Suara.com - Komisi VIII DPR RI meminta klarifikasi langsung terhadap Sekjen Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan terkait dirinya yang kini menempati posisi sebagai pelaksana tugas atau Plt Dirjen Bimas Katolik.
Diketahui posisinya sebagai Plt tersebut menuai polemik dari sejumlah kalangan. Sebab Nur Kholis yang merupakan penganut agama Islam dirasa kurang tepat jika harus mengisi Ditjen yang mengurusi persoalan mengani agama Katolik.
Anggota Komisi VIII dari PDI Perjuangan Umar Bashor dalam rapat kerja bersama Nur Kholis dan sejumlah pejabat Kemenag mempertanyakan terkait berapa lama lagi Nur Kholis menjabat sebagai Plt. Menurutnya, posisi Dirjen Bimas Katolik harus segera diisi.
"Yang saya tanyakan, sampai kapan ini pak? Pak sekjen ini menjabat sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik ini. Harapan kami ini secepatnya bisa diatasi," kata Umar, Senin (10/2/2020).
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan juga menayakan hal senada. Politikus Partai Golkar itu merasa heran mengapa kekosongan jabatan akibat Dirjen sebelummya memasuki usia pensiun pada Juli 2019, tidak dipersiapkan sejak lama. Akibatnya, posisi tersebut masih digantikan oleh Plt hingga delapan bulan lamanya.
"Oleh karena itu menurut saya ini enggak boleh terjadi. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan seperti polemik yang sekarang ini muncul di media," kata dia.
"Kan lucu, kita ini negara besar, dengan jumlah SDM yang banyak, Katoliknya juga banyak, tetapi untuk mengisi satu formasi di eselon I untuk Dirjen Katolik saja, delapan bulan sampai sekarang ini belum terisi, kan lucu begitu," Ace menambahkan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi membenarkan bahwa posisi Dirjen Bimas Katolik saat ini kosong dan diisi sementara oleh pelaksana tugas yang merupakan Sekjen Kementerian Agama RI, Nur Kholis Setiawan.
Diketahui penunjukan Nur Kholis menjadi Plt tersebut menuai polemik lantaran dinilai tidak sesuai bidangnya karena latar belakang Nur Kholis yang beragama Islam bukan Katolik.
Baca Juga: Dibantah Kemenag, FKPAI Cabut Pernyataan SMA di Sleman Terpapar Radikalisme
"Benar untuk sementara Dirjen Bimas Katolik yang sebelumnya dijabat Eusabius Binsasi karena memasuki usia pensiun sejak bulan Juli 2019 lalu maka agar tidak terjadi kekosongan diangkat pejabat pelaksana tugas atau Plt Sekjen Prof. Dr. Nur Kholis Setiawan sampai ada pejabat yang baru secara definitif," kata Zainut dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional