Komisi III Dukung Pemerintah Buka Peluang Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS
BACA JUGA: WNI Eks ISIS Tak Dipulangkan? Ini 5 Potensi Ancaman yang Patut Diwaspadai
Komisi III DPR RI sepakat dengan pemerintah yang menolak memulangkan WNI eks kombatan ISIS dari Timur Tengah. Menurut Komisi III langkah pemerintah tersebut sudah tepat.
Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus dengan membuka peluang untuk memulangkan anak-anak WNI eks kombatan ISIS.
"Kalimat awal pemerintah sudah betul agar sikapnya jelas, kalau kalian paham tentang hukum perang itu kombatan yang terlibat dalam serdadu negara lain atau kegiatan tentara bayaran di negara lain. Sikap pemerintah sudah betul, tapi kan yang lain anak-anaknya, istrinya, apakah semuanya kombatan? Kan tidak. Ada istri, anaknya," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Desmond menuturkan, dalam hal ini pemerintah perlu pro aktif untuk mendata dan mendeteksi WNI eks ISIS khususnya bagi mereka yang masih anak-anak, apakah mereka berpulang dipulangkan atau tidak.
BACA JUGA: Jika WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia, Ini 6 Potensi yang Bisa Terjadi
"Di sini lah aku pikir kearifan pemerintah untuk mendeteksi sejak awal agar ada kebijakan khusus terhadap mereka. Toh kebijakan-kebijakan ini terjadi, misalnya banyak orang yang diusulkan karena punya prestasi jadi WNI karena ahli sepak bola," kata Desmond.
Sementara itu, terkait pemerintah yang mewacanakan kepulangan anak-anak WNI eks ISIS, Desmond mengatakan bahwa Komisi III setuju atas wacana tersebut.
Baca Juga: Disdik Jawa Barat Larang Siswa Sekolah Rayakan Valentine
"Oh iya mendukung lah. WNA saja dalam rangka kepentingan nasional untuk bola, basket, didukung. Ini WNI bapaknya melepas tapi anak ini kan masih ada masa dia mau balik kita tidak bisa terima," ujar Desmond.
Berita Terkait
-
Saat Nama Prabowo Jadi Perdebatan dalam Bahasan Terorisme
-
Wacana Anak WNI Eks ISIS Dipulangkan, Pemerintah Diminta Waspadai Hal Ini
-
Dicecar Janji DPR Bikin Tim Pengawas Terorisme, Fadli Zon dan Ace Geragapan
-
Jokowi Sebut Pemerintah Hanya Mau Pulangkan Anak WNI Eks ISIS yang Yatim
-
Sah! WNI Eks ISIS Tak Dipulangkan, Apa Potensi Dampaknya untuk Pemerintah?
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen