Suara.com - Demi perhelatan ajang formula E di Monumen Nasional (Monas), bagian dalam ikon Jakarta ini akan diaspal. Namun hal ini justru mengundang kecaman dari fraksi PDI-P DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan batuan alam atau cobble stone yang menjadi alas di pelataran bagian dalam Monas tidak boleh diaspal. Jika dilapisi dengan hotmix, maka wilayah yang diaspal itu tak bisa lagi menyerap air.
Karena itu, istana negara yang berada tepat di seberang Monas akan jadi terancam banjir jika hujan lebat melanda DKI.
“Menutupi coblestone dengan hot mix akan membuat banjir semakin berat di kawasan Monas dan Istana,” ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat (14/2/2020).
Masalah penyerapan air ini sebenarnya sudah coba coba diatasi Pemprov dengan membuat saluran air. Namun, Gilbert menyebut kebijakan ini bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
“Butuh saluran drainase di dekat lajur sirkuit untuk mencegah dampak banjir. Artinya itu merubah Monas dan bertentangan dengan Perpres 25 Tahun 1995,” jelasnya.
Selain itu, dengan aspal itu akan membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit jika dibongkar setelah balapan usai. Selain itu, pembongkaran itu juga berdampak buruk pada cobblestone yang dilapisi.
“Membongkar hotmix juga akan merusak coblestone, artinya biaya lagi atau proyek baru untuk mengganti coblestone,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD DKI penyelenggara ajang balap mobil listrik Formula E wacanakan pembangunan lintasan permanen di Monumen Nasional (Monas). Padahal, rekomendasi untuk menggelar balapan di kawasan Cagar Budaya itu masih dipermasalahkan.
Baca Juga: Lucinta Luna dan Pemasok Narkoba Sudah Berteman 2 Tahun
Direktur Utama Jakpro yang juga Chairman Organizing Committee (OC) Jakarta E-Prix, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan pihaknya akan mulai mengaspal kawasan dalam Monas bulan depan. Sementara pekerjaan lainnya sudah mulai dilakukan sekarang.
"Pengaspalan mulai bulan depan karena diharapkan dua bulan sebelum dipakai lomba, itu aspalnya harus sudah jadi, biar kering, dilalui kendaraan umum dulu," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (14/2/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?