Suara.com - Demi perhelatan ajang formula E di Monumen Nasional (Monas), bagian dalam ikon Jakarta ini akan diaspal. Namun hal ini justru mengundang kecaman dari fraksi PDI-P DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan batuan alam atau cobble stone yang menjadi alas di pelataran bagian dalam Monas tidak boleh diaspal. Jika dilapisi dengan hotmix, maka wilayah yang diaspal itu tak bisa lagi menyerap air.
Karena itu, istana negara yang berada tepat di seberang Monas akan jadi terancam banjir jika hujan lebat melanda DKI.
“Menutupi coblestone dengan hot mix akan membuat banjir semakin berat di kawasan Monas dan Istana,” ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat (14/2/2020).
Masalah penyerapan air ini sebenarnya sudah coba coba diatasi Pemprov dengan membuat saluran air. Namun, Gilbert menyebut kebijakan ini bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
“Butuh saluran drainase di dekat lajur sirkuit untuk mencegah dampak banjir. Artinya itu merubah Monas dan bertentangan dengan Perpres 25 Tahun 1995,” jelasnya.
Selain itu, dengan aspal itu akan membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit jika dibongkar setelah balapan usai. Selain itu, pembongkaran itu juga berdampak buruk pada cobblestone yang dilapisi.
“Membongkar hotmix juga akan merusak coblestone, artinya biaya lagi atau proyek baru untuk mengganti coblestone,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD DKI penyelenggara ajang balap mobil listrik Formula E wacanakan pembangunan lintasan permanen di Monumen Nasional (Monas). Padahal, rekomendasi untuk menggelar balapan di kawasan Cagar Budaya itu masih dipermasalahkan.
Baca Juga: Lucinta Luna dan Pemasok Narkoba Sudah Berteman 2 Tahun
Direktur Utama Jakpro yang juga Chairman Organizing Committee (OC) Jakarta E-Prix, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan pihaknya akan mulai mengaspal kawasan dalam Monas bulan depan. Sementara pekerjaan lainnya sudah mulai dilakukan sekarang.
"Pengaspalan mulai bulan depan karena diharapkan dua bulan sebelum dipakai lomba, itu aspalnya harus sudah jadi, biar kering, dilalui kendaraan umum dulu," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (14/2/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Lokasi Penembakan di Acara Trump Sama dengan TKP Percobaan Pembunuhan Reagan
-
Cekcok Rebutan Lapak Mangkal, Sopir Angkot di Tanah Abang Bakar Teman Sendiri Hidup-hidup
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus