- Dua remaja diduga melakukan perundungan terhadap bocah di Taman Kramat Pulo, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/6/2026) malam.
- Gubernur Pramono Anung memerintahkan tindak lanjut tegas terhadap pelaku perundungan melalui rekaman CCTV yang telah ditemukan.
- Pemerintah DKI Jakarta berencana mencabut KJP atau KJMU milik pelaku serta memperketat pengawasan di berbagai ruang publik.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku perundungan di Jakarta.
Pernyataan itu muncul menyusul insiden perundungan yang menimpa MWP (6), bocah yang diseret dua remaja hingga tersengat listrik di Taman Kramat Pulo, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/6/2026) malam.
Dua remaja berinisial LNG dan RVN diduga menyeret korban ke sebuah tiang yang mengalirkan listrik, hingga menyebabkan MWP tersengat dan jatuh pingsan di lokasi.
Kedua pelaku disebut berstatus pelajar SMP dan SMA di Jakarta.
Rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian merekam aksi perundungan tersebut, dan menjadi dasar Pramono memerintahkan tindak lanjut kepada dinas terkait.
"Jadi untuk pembullyan yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti," ujarnya di kawasan Joglo, Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).
Pramono juga mengusulkan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi pelaku perundungan maupun tindakan menyimpang lain yang berstatus pelajar.
"Kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya," tegas eks Sekretaris Kabinet itu.
Pramono turut mengerahkan Dinas Pendidikan serta Satpol PP untuk memperketat pengawasan di ruang-ruang publik yang rawan dijadikan lokasi perundungan.
Baca Juga: Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
"Saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait terutama Dinas Pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembullyan seperti itu, Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mau Gratis Naik MRT sampai Masuk Ragunan? Catat Dua Tanggal Ini
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bocah 6 Tahun Diduga Dibully hingga Kesetrum Tiang Listrik di Taman Kramat Pulo
-
Wali Kota Bekasi Telepon Langsung Pramono, Minta Subsidi Transjabodetabek Tak Dipangkas
-
BBM Naik, Pramono Optimistis Warga Jakarta Bakal Beralih ke Transportasi Umum
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Demo Mahasiswa Jumat Besok, Ini 5 Tuntutan yang Bakal Dibawa di Aksi Bundaran HI
-
Bupati Muara Enim Diduga Perintahkan Anak Buah Suap BPK demi Ubah Hasil Audit
-
Mahasiswa Ancam 'Reformasi Jilid II' dalam 18 Hari, Begini Reaksi Kepala BIN
-
Ekonom Kritik Glorifikasi PSN, Pemerintah Lupa Hitung Risiko Pengangguran Kelas Menengah
-
UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan
-
Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung