Suara.com - Sekelompok orang mengepung dan menggelar aksi bakar ban di depan Kantor Sekretariat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Jalan Cipinang Kebembem, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (17/2/2020). Massa tersebut diduga merupakan kelompok yang pro terhadap Omnibus Law.
Ketua Konfederasi KASBI Nining Elitos mengungkapkan berdasar informasi yang diterimanya massa tersebut menggelar aksi pada pagi tadi. Nining menduga massa tersebut merupakan kelompok yang pro terhadap Omnibus Law.
"Demonya informasinya mereka ngomong soal Omnibus Law dan menuntut KASBI dibubarkan dan katanya mereka juga mau aksi di Kemenkopolhukam," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Senin (17/2/2020).
Nining menyampaikan bahwa aksi yang digelar oleh massa tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Nining juga menduga bahwa aksi bakar ban itu dilakukan erat kaitannya dengan sikap Konfederasi KASBI kerap bersuara keras menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.
"Konfederasi KASBI dengan seluruh gerakan rakyat hari ini memperjuangkan bagaimana penolakan Omnibus Law dan kemudian menolak Rancangan Undang-undang Cilaka yang kita tahu adalah pertama itu dibahas secara diam-diam, tidak demokratis, dan tidak partisipatif," katanya.
Sebelumnya, Nining mengaku geram namanya dicatut oleh pemerintah, dalam tim pembahas draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Padahal, kata dia, dirinya tak pernah diajak bicara atau diundang saat merumuskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah pencatutan ataupun klaim secara sepihak terhadap organisasi Konfederasi KASBI seolah-olah terlibat dalam prosesnya," kata Nining kepada Suara.com, Minggu (16/2/2020).
Baca Juga: Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Ombudsman: Saya Malu
Berita Terkait
-
Geram Namanya Dicatut Pemerintah, KASBI: RUU Cilaka Tak Demokratis
-
Tak Hanya KASBI, Nama KSPI Juga Dicatut dalam Satgas Pembahasan Omnibus Law
-
Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Ombudsman: Saya Malu
-
Tolak RUU Omnibus Law, KSPI: Agen Outsourcing Kini Diberi Ruang
-
Tolak Omnimbus Law: "Dahsyat Pak Jokowi Ingin Miskinkan Kaum Buruh"
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN