Suara.com - Sekelompok orang mengepung dan menggelar aksi bakar ban di depan Kantor Sekretariat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Jalan Cipinang Kebembem, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (17/2/2020). Massa tersebut diduga merupakan kelompok yang pro terhadap Omnibus Law.
Ketua Konfederasi KASBI Nining Elitos mengungkapkan berdasar informasi yang diterimanya massa tersebut menggelar aksi pada pagi tadi. Nining menduga massa tersebut merupakan kelompok yang pro terhadap Omnibus Law.
"Demonya informasinya mereka ngomong soal Omnibus Law dan menuntut KASBI dibubarkan dan katanya mereka juga mau aksi di Kemenkopolhukam," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Senin (17/2/2020).
Nining menyampaikan bahwa aksi yang digelar oleh massa tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Nining juga menduga bahwa aksi bakar ban itu dilakukan erat kaitannya dengan sikap Konfederasi KASBI kerap bersuara keras menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.
"Konfederasi KASBI dengan seluruh gerakan rakyat hari ini memperjuangkan bagaimana penolakan Omnibus Law dan kemudian menolak Rancangan Undang-undang Cilaka yang kita tahu adalah pertama itu dibahas secara diam-diam, tidak demokratis, dan tidak partisipatif," katanya.
Sebelumnya, Nining mengaku geram namanya dicatut oleh pemerintah, dalam tim pembahas draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Padahal, kata dia, dirinya tak pernah diajak bicara atau diundang saat merumuskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah pencatutan ataupun klaim secara sepihak terhadap organisasi Konfederasi KASBI seolah-olah terlibat dalam prosesnya," kata Nining kepada Suara.com, Minggu (16/2/2020).
Baca Juga: Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Ombudsman: Saya Malu
Berita Terkait
-
Geram Namanya Dicatut Pemerintah, KASBI: RUU Cilaka Tak Demokratis
-
Tak Hanya KASBI, Nama KSPI Juga Dicatut dalam Satgas Pembahasan Omnibus Law
-
Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Ombudsman: Saya Malu
-
Tolak RUU Omnibus Law, KSPI: Agen Outsourcing Kini Diberi Ruang
-
Tolak Omnimbus Law: "Dahsyat Pak Jokowi Ingin Miskinkan Kaum Buruh"
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK