Suara.com - Sekelompok orang mengepung dan menggelar aksi bakar ban di depan Kantor Sekretariat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Jalan Cipinang Kebembem, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (17/2/2020). Massa tersebut diduga merupakan kelompok yang pro terhadap Omnibus Law.
Ketua Konfederasi KASBI Nining Elitos mengungkapkan berdasar informasi yang diterimanya massa tersebut menggelar aksi pada pagi tadi. Nining menduga massa tersebut merupakan kelompok yang pro terhadap Omnibus Law.
"Demonya informasinya mereka ngomong soal Omnibus Law dan menuntut KASBI dibubarkan dan katanya mereka juga mau aksi di Kemenkopolhukam," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Senin (17/2/2020).
Nining menyampaikan bahwa aksi yang digelar oleh massa tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Nining juga menduga bahwa aksi bakar ban itu dilakukan erat kaitannya dengan sikap Konfederasi KASBI kerap bersuara keras menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.
"Konfederasi KASBI dengan seluruh gerakan rakyat hari ini memperjuangkan bagaimana penolakan Omnibus Law dan kemudian menolak Rancangan Undang-undang Cilaka yang kita tahu adalah pertama itu dibahas secara diam-diam, tidak demokratis, dan tidak partisipatif," katanya.
Sebelumnya, Nining mengaku geram namanya dicatut oleh pemerintah, dalam tim pembahas draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Padahal, kata dia, dirinya tak pernah diajak bicara atau diundang saat merumuskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah pencatutan ataupun klaim secara sepihak terhadap organisasi Konfederasi KASBI seolah-olah terlibat dalam prosesnya," kata Nining kepada Suara.com, Minggu (16/2/2020).
Baca Juga: Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Ombudsman: Saya Malu
Berita Terkait
-
Geram Namanya Dicatut Pemerintah, KASBI: RUU Cilaka Tak Demokratis
-
Tak Hanya KASBI, Nama KSPI Juga Dicatut dalam Satgas Pembahasan Omnibus Law
-
Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Ombudsman: Saya Malu
-
Tolak RUU Omnibus Law, KSPI: Agen Outsourcing Kini Diberi Ruang
-
Tolak Omnimbus Law: "Dahsyat Pak Jokowi Ingin Miskinkan Kaum Buruh"
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Survei Tingkat Kepercayaan ke Lembaga Negara: BGN Masuk Tiga Besar, DPR-Parpol di Posisi Buncit
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas