Suara.com - Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan enggan menanggapi jauh pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta tidak ada paksaan kepada anak maupun saudara untuk terjun ke dunia politik, jika tidak ada kemampuan.
Belakangan pernyataan Megawati itu dianggap sebagai sindiran, salah satunya untuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY diketahui menjadi kandidat kuat untuk menggantikan SBY sebagai ketua umum.
Terkait itu, Syarief menyarankan agar dapat ditanyakan secara langsung kepada Megawati, untuk siapa pernyataan itu dilontarkan.
"Loh saya gak tahu itu, tanya bu Megawati," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Syarief juga enggan berpikir negatif dengan ikut menganggap bahwa pernyataan Megawati tersebut dimaksudkan untuk menyindir SBY dan AHY.
"Jangan-jangan negatif lah, positif thinking saja. Saya pikir sih kita belum berpikir sampai ke sana, kita positif thinking saja," ujar Syarief.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa pada tahun politik 2024 akan terjadi regenerasi kepemimpinan.
Karena itu, ia berpesan agar generasi tua dapat memberikan kesempatan pada generasi muda untuk melanjutkan estafet kepemimpinan.
"Ini saya titip pesan. Nah, nanti, ini kan ada hal yang sangat berubah di perpolitikan Indonesia ini. Satu, 2024 akan terjadi regenerasi. Benar, kita-kita ini sudah fading away. Yang mesti maju itu yang didorong itu anak-anak muda," kata Megawati di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (19/2/2020).
Baca Juga: Megawati: Kalau Punya Anak Jangan Paksa-paksa ke Politik, Jengkel Saya
Namun, Megawati meminta agar tidak ada pihak yang memaksakan kepentingannya sendiri. Semisal, mendorong-dorong sanak keluarga untuk maju dalam politik. Padahal, di satu sisi, ada kader yang dirasa lebih mumpuni ketimbang sanak keluarga yang dipaksakan tersebut.
"Tapi berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Gimana yo. Kalau enggak anakne, kalau endak istrine, kalau enggak ponakane," kata Megawati.
Berita Terkait
-
Dijagokan Jadi Ketum Demokrat, AHY Disebut Paling Pantas Gantikan SBY
-
Demokrat: Lucu, Pasal 170 RUU Cipta Kerja Prioritas Kok Salah Ketik
-
Butuh Pansus, Demokrat: Kasus Jiwasraya Merupakan Kejahatan Kerah Putih
-
PKS Sebut PAN Siap Dukung Pansus Jiwasraya Jika Zulhas Kembali Jadi Ketum
-
Temui Cabup yang Dipasang Demokrat, AHY Bakal Terbang ke Papua Besok
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Pramono Anung Usul Haul Ulama Betawi Jadi Agenda Rutin HUT Jakarta
-
PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
-
KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
-
Jakarta Ramadan Festival 2026, Bundaran HI Tampil Bercahaya Selama Bulan Suci
-
KPK Ungkap Modus Mobil Operasional Berpindah-Pindah di Kasus OTT Bea Cukai
-
Nasib 185 Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta: DPRD Minta Penertiban Bertahap dan Berkeadilan
-
Ramadan dan Lebaran Ubah Pola Perjalanan, Mobilitas Makin Terkonsentrasi Jelang Hari H
-
Kejagung Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
-
Diduga Ilegal, Satgas PKH Segel Tambang Nikel Milik Bos Malut United
-
H-10 Lebaran, Menteri PU Targetkan Pantura Barat Bebas Lubang