Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap prevalensi anak-anak yang gagal tumbuh lantaran kurang mendapatkan gizi sehingga menjadi kerdil alias stunting.
Menurutnya, faktor stunting itu justru dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan juga menyebabkan generasi mendatang menjadi lemah.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat berpidato dalam acara Bazaar Mandalika di Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Kamis (20/2/2020).
"Kita ingin membangun SDM yang unggul yang tidak boleh generasi kita itu lemah," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menuturkan angka prevalensi stunting di Indonesia memang tinggi. Akan tetapi ia melihat banyak atlet-atlet berprestasi yang berasal dari NTB.
"Kalau dari segi potensi, di NTB ini kita yakin orangnya hebat-hebat, ada yang bisa jadi pelari, yang hebat ini dipertahankan, jangan mundur lagi. Jangan sampai lemah dan jangan jadi stunting," ucapnya.
Angka stunting di Indonesia kini berada di angka 27,67 persen dan pemerintah menargetkannya kembali turun hingga mencapai angka 14 persen.
Untuk mencapai angka tersebut tentunya pemerintah telah mengeluarkan sejumlah program strategis untuk menurunkan angka stunting dan mencapai targetnya pada 2024.
Ma'ruf optimis pemerintah bisa menurunkan angka stunting meskipun diketahui di NTB sendiri angka tersebut masih tinggi.
Baca Juga: Picu Radikalisme, Wapres Maruf: Khatib Masjid Jangan Bangun Narasi Konflik
"Saya optimistis bahwa stunting di NTB pada tahun 2024 nanti bisa mencapai 14 persen, itu harapan saya. Para kiai harus ikut ambil bagian untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital