Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan seruan khusus semua anak buahnya, salah satunya adalah pegawai dilarang mengunggah foto seremonial ke akun-akun media sosial.
Hal ini, kata Anies dilakukan agar pemprov fokus menangani masalah banjir. Pasalnya banjir yang sudah menggenang 200 RW semakin meluas.
"Jangan posting foto-foto seremonial atau kegiatan kurang penting lainnya," ujar Anies dalam surat kepada jajarannya yang dikutip suara.com, Selasa (25/2/2020).
Selain itu, ia juga membatasi penggunaan media sosial WhatsApp bagi jajarannya. Grup-grup komunikasi Pemprov diminta untuk digunakan hanya saat membicarakan hal penting saja.
"Gunakan grup-grup hanya untuk komunikasi penting dan mendesak," jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar para PNS membantu keamanan saat penanganan banjir. Warga disebutnya harus diamankan dari bahaya tersengat listrik dan pohon tumbang yang kerap terjadi saat banjir.
"Bantu kelancaran lalu lintas, bantu mobilitas warga di jalan, amankan transportasi publik.”
Sebelumnya, sejumlah wilayah di Jakarta kebanjiran sejak hujan deras mengguyur pada Senin (24/2) sampai Selasa (25/2) siang. Lebih dari 200 RW diketahui terdampak banjir.
Hal ini diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya jumlah RW yang terdampak ini terus bertambah. Meski demikian ia tidak menyebutkan secara rinci soal daerah yang terdampak itu.
Baca Juga: Anies Baswedan Diimbau Fokus Atasi Banjir, Tak Pikirkan Pilpres 2024
"Saat ini jumlah RW yang terdampak masih berjalan terus, diatas 200 RW yang terdampak, dari 2738 RW yang ada di Jakarta," ujar Anies di Pintu Air Manggarai, Selasa (25/2/2020).
Anies menyatakan, pemprov sudah menyiagakan petugas untuk membantu penanganan banjir mulai dari evakuasi korban hingga layanan kesehatan. Ia mengklaim para petugasnya sudah bersiaga sejak dini hari.
"Jadi sejak dini hari, Seluruh jajaran Pemprov bekerja di lapangan, untuk satu membantu evakuasi daerah terdampak, yang kedua membangun pos pengungsian di wilayah terdampak itu, pos kesehatan pasokan kebutuhan pokok masyarakat," jelas Anies.
Berita Terkait
-
Kawasan Rumahnya Tergenang Banjir, Legenda Bulutangkis: Bisa Main Jetski
-
Jakarta Kebanjiran, Warganet Sindir KPAI: Awas Para Wanita Hamil Massal
-
Anies Baswedan Diimbau Fokus Atasi Banjir, Tak Pikirkan Pilpres 2024
-
Main Perosotan di Tengah Genangan, Netizen: Banjir Enggak Ada Harga Dirinya
-
Cegah Banjir, Ketua MPR Minta Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Datangkan Ahli
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?
-
Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi
-
Peringati World Interfaith Harmony Week 2026, Ketua DPD RI Fasilitasi Dialog Tokoh Lintas Agama
-
Dianiaya karena Tolak Tambang Ilegal, Nenek Saudah Kini dalam Lindungan LPSK: Siapa Pelakunya?
-
Motor Roda 3 dari Program Atensi Kemensos Bantu Wak Keple Bangkitkan Usaha
-
Kasus Chromebook, Pakar: Kejaksaan Bongkar Siasat 'Regulatory Capture' untuk Dalih Nadiem Makarim
-
Basarnas Fokuskan Pencarian di Muara Pantai Sine, Wisatawan Malang Terseret Ombak Belum Ditemukan
-
Dalai Lama Buka Suara soal Namanya Disebut Ratusan Kali dalam Dokumen Rahasia Epstein
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Ditopang Pemilih Gen Z
-
Awal Puasa Ramadan 2026 Versi Pemerintah, Muhammadiyah, NU, dan BRIN