Mahfud MD Simpan Rapat-Rapat Data Kerawanan Pemilu, Apa Sebabnya?

Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis indeks kerawanan pemilu jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyebut miliki data kerawanan pemilu.

Mahfud menuturkan bahwa pihaknya juga telah memetakan kerawanan pemilu. Bahkan ia tidak menutupi bagi siapapun yang memiliki data kerawanan pemilu bisa dilaporkan kepadanya termasuk menggunakan data yang dimiliki Bawaslu RI.

"Kalau Anda punya berikan ke saya data kerawanan, itu kan penting Pemilukada itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya," tutur Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2020).

Menurutnya, memetakan kerawanan pemilu di sejumlah daerah itu hal yang sudah lumrah dilakukan oleh kementerian terkait ataupun lembaga seperti Polri ataupun Bawaslu RI. Dengan adanya peta kerawanan pemilu itu maka Mahfud pun memiliki antisipasi guna meminimalisir adanya potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun ketika ditanyakan terkait detail antisipasi yang ia ambil, Mahfud tidak menjelaskannya kepada awak media. Menurutnya hal tersebut termasuk ke dalam strategi yang bersifat rahasia.

"Iya sudah diantisipasi, kalau antisipasi diceritakan kepada Anda bocor lagi kan diberitakan kan jadi bukan strategi namanya kalau diberitahu semuanya. Pokoknya kita sudah tahu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020. Dalam IKP tersebut, Kabupaten Manokwari dan Provinsi Sulawesi Utara menduduki posisi pertama sebagai daerah yang tingkat kerawanan pelanggaran pemilunya paling tinggi.

Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin menerangkan kalau skor indeks kerawanan pemilu di tingkat kabupaten/kota sebesar 61,65 persen. Angka itu masuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan rata-rata indeks kerawanan pemilu tingkat provinsi berada di angka 73,80 persen. Angka tersebut masuk ke dalam level tinggi.

Ia menyebut kalau IKP 2020 tersebut memetakan sejumlah potensi gangguan proses pemilu di beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Baca Juga: Mahfud Sebut Money Politic Pindah ke Bos Parpol, Begini Respons NasDem

"Jadi ini bagian dari upaya kami untuk mencegah kerawanan Pilkada. Ada empat dimensi yang kami ukur dalam IKP Pilkada 2020 ini," kata Afiffudin dalam paparannya di Red Top Hotel, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

"Baik konteks sosial dan politik, keamanan, bebas dan adil penyelenggaraannya, lalu terkait kontestasi. Bagaimana peserta dan parpolnya," sambungnya.

Untuk kategori kabupaten/kota, setidaknya ada 5 daerah yang memiliki skor indeks kerawanan pemilunya paling tinggi. Posisi pertama diduduki oleh Kabupaten Manokwari sebesar 80,89 persen. Kemudian posisi ke dua ada Kabupaten Mamuju dengan skor 78,01 persen, Kota Makassar dengan skor 74,94 persen, Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 73,25 persen dan Kabupaten Waringin sebesar 72,48 persen.

Kemudian untuk tingkat provinsi, daerah yang memiliki skor paling tinggi ialah Sulawesi Utara dengan skor 86,42 persen lalu disusul oleh Sulawesi Tengah dengan angka 81,05 persen. Lalu peringkat ketiga ditempati oleh Sumatera Barat sebesar 80,86 persen, Jambi sebesar 73,69 persen, diikuti oleh Bengkulu sebesar 72,08 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 70,08 persen.