Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal politik uang atau money politik di Pilkada.
Dia menyebut, politik transaksional itu masih dilakukan sejumlah calon kepala daerah, caleg, hingga pimpinan parpol.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G Plate turut mengomentari hal tersebut. Dia menegaskan, partainya bakal memecat kadernya yang melakukan politik uang saat gelaran Pilkada.
"Kalau itu dilakukan dan ketahuan, yang pertama dipecat pasti. Kan sampai saat ini itu tidak terjadi. Yang ada adalah biaya politik harus pasang bilboard, baliho, dikerjakan bersama-sama," kata Johny di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).
Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut mengatakan, Partai NasDem adalah partai tanpa mahar. Dia mengkalim jika partainya melakukan kerja politik tanpa mahar secara konsisten.
"NasDem kan politik tanpa mahar, yang kami lakukan tanpa mahar secara konsisten," kata dia.
Johny menyebut, Partai NasDem selalu mengawasi rekrutmen pada tingkat eksekutif dan legislatif dengan pakta integritas. Dirinya menambahkan, partainya memunyai komitmen kuat untuk menerjemahkan dan meningkatkan kualitas demokrasi.
"Yang salah satu biaya politik yang paling besar adalah mahar politik. Kalau itu bisa dipangkas, maka yang ada adalah biaya politik lainnya yang memang dibutuhkan: sosialisasi, dan seterusnya," katanya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan untuk saat ini money politic bukan menyasar kepada DPRD tetapi ke pimpinan partai. Ia menyebut politik uang itu sebagai mahar calon kepala daerah.
Baca Juga: Khawatir Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub Jakarta, DPRD Gandeng KPK
"Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu," kata Mahfud saat membuka Workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI) di Grand Paragon Hotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Senin (24/2/2020).
"Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor saya bayar sekian ke pimpnan partai. Dia terima ini, ini, ini," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
-
Singgung Money Politic, Mahfud MD Sebut dari DPRD Pindah ke Pimpinan Parpol
-
Pengamat Nilai Pemilihan Wagub DKI Rawan Politik Uang
-
Paloh Bantah Usung Bobby karena Jokowi: Memang Nasib Dia Jadi Menantu
-
Pilkada Kabupaten Kediri, Partai Nasdem Tunggu Nama dari DPP
-
Eks Jurkam Jokowi Tak Masuk Konvensi Nasdem, Ketua DPD: Ini Amanat Pengurus
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting