Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya berdemo di depan kantor Kedutaan Besar India, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2020) siang.
Mereka menyindir sikap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak membela umat muslim tertindas di dunia.
Salah satu orator berteriak, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat bersikap cepat tanggap ketika virus corona COVID-19 mewabah China, sementara ketika muslim di India ditindas, Jokowi terkesan lamban bersikap.
"Saudara sekalian, coba bayangkan ketika China diobrak-abrik oleh Corona, dia telepon presiden, kami akan membantu, tapi ketika Muslim Uighur dibantai mingkem, cicing wae, ngedokem, ketika Muslim India dibantai diam, ketika Muslim Rohingya dibantai diam, giliran China diserang corona kami siap membantu, itulah presidennya bapak-bapak sekalian," kata salah satu orator di atas mobil komando.
Orasi itu langsung memancing amarah dari ratusan peserta aksi, orator itu langsung menenangkan massa agar tetap menghormati presiden hasil Pemilu 2019.
"Jangan gitu dong, eh dia terpilih loh jangan salah, terpilih, demokrasi lho," ucapnya.
Dalam aksi kali ini, mereka mendesak pemerintah India untuk menghentikan genosida dan penganiayaan muslim, menghormati hukum internasional dan menerima resolusi PBB yang mengatur Kashmir membantah dan meninjau hukum diskriminatif, Citizenship Amendment (CCA) dan Nation Registration Act (NRA).
"Kami meminta semua pihak di Indonesia dan PBB untuk mengambil tindakan necessary untuk menghentikan India dari terorisme yang disponsori negara againts komunitas muslim mereka sendiri di dunia untuk berhenti lebih jauh pertumpahan darah dan perlakuan tidak manusiawi terhadap kaum muslim," lanjutnya.
Untuk diketahui, setidaknya 42 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Delhi, India. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan .
Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh Perempuan Geruduk Kemen PPA
Menyadur dari Aljazeera.com, 200 orang terluka selama kericuhan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh, dan merusak properti. Pertokoan dijarah dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar.
Kelompok muslim India menyebut UU amandemen kewarganegaraan (CAA) yang disahkan Desember lalu, mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut.
Perdana Menteri India Narendra Modi menuai kritikan dari publik karena tidak bertindak tepat waktu.
Berita Terkait
-
FPI Orasi: India Teroris Against Muslim, Indonesia Ambil Tindakan Neccesary
-
FPI Cs Kepung Kantor Kedubes India, Hindari Jalan Rasuna Said
-
Menpan RB Tjahjo: Ketua KPK Firli Punya Strategi yang Sama dengan Jokowi
-
FPI Cs Mau Demo, Kedubes Belanda, India dan Singapura Dikawat Berduri
-
Habis Mengadap Jokowi Ngobrol 4 Mata, Zulhas Tutup Mulut ke Wartawan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Siswa 13 Tahun Tewas di Sekolah Internasional Gading Serpong, Diduga Jatuh dari Lantai 8
-
Soeharto, Gus Dur dan Marsinah Penuhi Syarat Terima Gelar Pahlawan, Ini Penjelasan Fadli Zon
-
Jejak Digital Budi Arie Kejam: Dulu Projo Pro Jokowi, Kini Ngeles Demi Gabung Prabowo
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya