Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya berdemo di depan kantor Kedutaan Besar India, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2020) siang.
Mereka menyindir sikap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak membela umat muslim tertindas di dunia.
Salah satu orator berteriak, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat bersikap cepat tanggap ketika virus corona COVID-19 mewabah China, sementara ketika muslim di India ditindas, Jokowi terkesan lamban bersikap.
"Saudara sekalian, coba bayangkan ketika China diobrak-abrik oleh Corona, dia telepon presiden, kami akan membantu, tapi ketika Muslim Uighur dibantai mingkem, cicing wae, ngedokem, ketika Muslim India dibantai diam, ketika Muslim Rohingya dibantai diam, giliran China diserang corona kami siap membantu, itulah presidennya bapak-bapak sekalian," kata salah satu orator di atas mobil komando.
Orasi itu langsung memancing amarah dari ratusan peserta aksi, orator itu langsung menenangkan massa agar tetap menghormati presiden hasil Pemilu 2019.
"Jangan gitu dong, eh dia terpilih loh jangan salah, terpilih, demokrasi lho," ucapnya.
Dalam aksi kali ini, mereka mendesak pemerintah India untuk menghentikan genosida dan penganiayaan muslim, menghormati hukum internasional dan menerima resolusi PBB yang mengatur Kashmir membantah dan meninjau hukum diskriminatif, Citizenship Amendment (CCA) dan Nation Registration Act (NRA).
"Kami meminta semua pihak di Indonesia dan PBB untuk mengambil tindakan necessary untuk menghentikan India dari terorisme yang disponsori negara againts komunitas muslim mereka sendiri di dunia untuk berhenti lebih jauh pertumpahan darah dan perlakuan tidak manusiawi terhadap kaum muslim," lanjutnya.
Untuk diketahui, setidaknya 42 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Delhi, India. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan .
Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh Perempuan Geruduk Kemen PPA
Menyadur dari Aljazeera.com, 200 orang terluka selama kericuhan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh, dan merusak properti. Pertokoan dijarah dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar.
Kelompok muslim India menyebut UU amandemen kewarganegaraan (CAA) yang disahkan Desember lalu, mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut.
Perdana Menteri India Narendra Modi menuai kritikan dari publik karena tidak bertindak tepat waktu.
Berita Terkait
-
FPI Orasi: India Teroris Against Muslim, Indonesia Ambil Tindakan Neccesary
-
FPI Cs Kepung Kantor Kedubes India, Hindari Jalan Rasuna Said
-
Menpan RB Tjahjo: Ketua KPK Firli Punya Strategi yang Sama dengan Jokowi
-
FPI Cs Mau Demo, Kedubes Belanda, India dan Singapura Dikawat Berduri
-
Habis Mengadap Jokowi Ngobrol 4 Mata, Zulhas Tutup Mulut ke Wartawan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu