Suara.com - Demonstrasi boleh, tapi sebenarnya setiap masalah bisa dibicarakan dengan cara duduk bersama. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa (Jateng), Tengah Ganjar Pranowo, menanggapi sejumlah penolakan terhadap Omnibus Law melalui aksi demonstrasi terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jateng.
Saat itu, Ganjar tengah memimpin gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jateng, di Kota Lama Semarang, Jateng, sehingga tak bisa bertemu dengan para pengunjuk rasa.
"Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tapi sebenarnya ini bisa dirembug dan dibicarakan dengan baik, dengan cara duduk bersama," kata Ganjar, saat ditemui usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur, Jateng, Rabu (11/3/2020).
Sejumlah massa mendatangi Kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan, untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak Omnibus Law. Namun begitu, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima masukan serta kritikan masyarakat dan siap menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut Ganjar, Omnibus Law memang menjadi urusan pemerintah pusat, namun ia tidak mau hanya berpangku tangan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ia berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat untuk nantinya bisa disampaikan ke pemerintah pusat.
"Memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep, draft atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya lanjutkan ke pusat, apakah ke presiden, Kementerian Ketenagaherjaan atau lainnya," ujarnya.
Tidak setuju dengan Omnibus Law, lanjut Ganjar, boleh-boleh saja, namun ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan argumentasi yang mendukung.
"Semua harus berawal dengan membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear, mana yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya, saya hanya butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.
Ganjar, saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok, baik buruh, pengusaha dan lainnya untuk berembug membedah Omnibus Law, agar jelas solusinya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Lesehan Pakai Jas Hujan Nonton White Snake di JogjaROCKarta
Ia minta, masing-masing stakeholders perekonomian Jateng membedah Omnibus Law. Ditulis secara komprehensif tentang pasal mana yang keberatan dan perbaikannya.
Setelah siap, Ganjar akan mengumpulkan semuanya untuk membahas bersama-sama. Hasilnya akan menjadi draft usulan Jateng kepada presiden.
"Nanti jelas, apa posisi draft Omnibus Law itu. Apa posisi pengusaha dan apa posisi buruh. Mari kita bicarakan, agar kita punya inisiatif dari Jawa Tengah untuk disampaikan ke pusat. Nanti saya bantu sampaikan, saya kan wakil pemerintah pusat," tutupnya.
Berita Terkait
-
Setelah Demo di Depan Kantor Anies, Massa Buruh Tutup Jalan di Depan DPRD
-
Aksi Omnibus Law Surabaya: Undang-undangmu Lebih Kejam dari Undangan Mantan
-
Gubernur Jateng : Anak Muda Miliki Banyak Ide untuk Industri Kreatif
-
Ribuan Buruh Tutup Jalan di Surabaya, Demo Tolak Omnibus Law
-
Soal RUU Omnibus Law, Mahfud: Nggak Ada Urusan dengan China
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?