Suara.com - Demonstrasi boleh, tapi sebenarnya setiap masalah bisa dibicarakan dengan cara duduk bersama. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa (Jateng), Tengah Ganjar Pranowo, menanggapi sejumlah penolakan terhadap Omnibus Law melalui aksi demonstrasi terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jateng.
Saat itu, Ganjar tengah memimpin gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jateng, di Kota Lama Semarang, Jateng, sehingga tak bisa bertemu dengan para pengunjuk rasa.
"Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tapi sebenarnya ini bisa dirembug dan dibicarakan dengan baik, dengan cara duduk bersama," kata Ganjar, saat ditemui usai memimpin Musrenbangwil Kedungsepur, Jateng, Rabu (11/3/2020).
Sejumlah massa mendatangi Kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan, untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak Omnibus Law. Namun begitu, Ganjar menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima masukan serta kritikan masyarakat dan siap menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut Ganjar, Omnibus Law memang menjadi urusan pemerintah pusat, namun ia tidak mau hanya berpangku tangan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ia berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat untuk nantinya bisa disampaikan ke pemerintah pusat.
"Memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep, draft atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya lanjutkan ke pusat, apakah ke presiden, Kementerian Ketenagaherjaan atau lainnya," ujarnya.
Tidak setuju dengan Omnibus Law, lanjut Ganjar, boleh-boleh saja, namun ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan argumentasi yang mendukung.
"Semua harus berawal dengan membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear, mana yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya, saya hanya butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.
Ganjar, saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok, baik buruh, pengusaha dan lainnya untuk berembug membedah Omnibus Law, agar jelas solusinya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Lesehan Pakai Jas Hujan Nonton White Snake di JogjaROCKarta
Ia minta, masing-masing stakeholders perekonomian Jateng membedah Omnibus Law. Ditulis secara komprehensif tentang pasal mana yang keberatan dan perbaikannya.
Setelah siap, Ganjar akan mengumpulkan semuanya untuk membahas bersama-sama. Hasilnya akan menjadi draft usulan Jateng kepada presiden.
"Nanti jelas, apa posisi draft Omnibus Law itu. Apa posisi pengusaha dan apa posisi buruh. Mari kita bicarakan, agar kita punya inisiatif dari Jawa Tengah untuk disampaikan ke pusat. Nanti saya bantu sampaikan, saya kan wakil pemerintah pusat," tutupnya.
Berita Terkait
-
Setelah Demo di Depan Kantor Anies, Massa Buruh Tutup Jalan di Depan DPRD
-
Aksi Omnibus Law Surabaya: Undang-undangmu Lebih Kejam dari Undangan Mantan
-
Gubernur Jateng : Anak Muda Miliki Banyak Ide untuk Industri Kreatif
-
Ribuan Buruh Tutup Jalan di Surabaya, Demo Tolak Omnibus Law
-
Soal RUU Omnibus Law, Mahfud: Nggak Ada Urusan dengan China
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Kritik Pedas Idrus Marham: Komunikasi Menteri Prabowo Jeblok, Kebijakan Bagus Malah Salah Paham!
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura
-
Komisi III DPR RI Gelar RDPU Terkait Dugaan Korupsi Videografer Amsal Sitepu
-
Serangan AS-Israel di Bandar Khamir Tewaskan 5 Warga Iran, Teheran Balas Hantam Fasilitas Aluminium
-
Presiden Prabowo Bertolak ke Jepang, Bahas Investasi hingga Temui Kaisar Naruhito