- Menkeu Purbaya membenarkan dana pinjaman Inggris belum dicairkan, meskipun rencana pembangunan kapal sudah ada.
- Menkeu Trenggono menegaskan dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK).
- Kesepakatan bilateral Indonesia-Inggris meliputi investasi maritim £4 miliar untuk pembangunan 1.582 kapal dalam negeri.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi sindiran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).
Purbaya juga menindaklanjuti permintaan Trenggono untuk bertanya kepada anak buah ihwal pencairan dana pembangunan kapal.
"Sudah saya cek. Memang belum," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Meski mengaku anggaran terkait belum dikucurkan, Purbaya menyinggung ihwal pembuatan rencana pembangunan kapal.
"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu, itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," tutur Purbaya.
Purbaya menyampaikan nantinya ia akan berkoordinasi langsung dengan Trenggono perihal polemik tersebut.
"Oh gampang nanti saya ngomong sama pak menteri sahabat saya juga," ujarnya.
Sebelumnya, Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).
Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menkeu Purbaya terkait sumber pendanaan proyek tersebut.
Baca Juga: Kemenhub Deadline Kapal Penyeberangan: Bereskan Izin atau Dilarang Mudik
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa (10/2).
Unggahan Trenggono itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan keheranannya dalam focus group discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan galangan kapal nasional, di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Sudah terima order dari KKP?” tanya Purbaya kepada pelaku usaha galangan kapal.
“Belum,” jawab pelaku usaha galangan kapal secara serempak, seperti terlihat dalam video yang beredar luas.
Purbaya menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara kepada industri dalam negeri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang