Suara.com - Menteri Utama negara bagian Australia Barat Mark Gowan menduga, Indonesia melaporkan pasien virus corona Covid-19 lebih sedikit dari kenyataan alias under-reporting.
Karenanya, dia menilai data jumlah orang yang terjangkit virus corona yang dilansir Indonesia diragukan kebenarannya.
Sebagai imbasnya, Mark Gowan menyampaikan kekhawatiran terhadap semua penerbangan dari Bali menuju Australia.
Menteri Utama negara bagian Australia Barat Mark Gowan menyampaikan kekhawatiran tersebut di sela-sela pertemuan Perdana Menteri Scott Morrison dengan para pemimpin negara bagian soal virus corona di Sydney.
Menurut Mark Gowan, Indonesia kemungkinan melaporkan kasus corona lebih sedikit dari angka yang sebenarnya atau under-reporting.
Karena itu, katanya, pemerintah Australia harus mengambil tindakan.
Kekhawatiran saya meningkat dalam beberapa hari terakhir," katanya seperti diberitakan ABC.
"Jelas sekali ada under-reporting di Indonesia. Kita perlu mendapat saran yang benar dan segera mengambil langkah lebih jauh," ujar Gowan.
Kepala bidang medis (chief health officer) Australia Barat dr Andrew Robertson juga menyampaikan kekhawatiran yang sama.
Baca Juga: Menkominfo Bantah Agenda Pemeriksaan Menteri karena Menhub Positif Corona
"Saya sangat menyarankan agar warga betul-betul mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia," katanya.
"Dan kita juga sadar bahwa dengan adanya pandemik global, bila Anda tidak sehat, asuransi tidak akan menanggung Anda," ujarnya.
"Anda harus mencari jalan sendiri bagaimana bertahan di Bali dalam keadaan tidak sehat," kata dr Robertson.
Pernyataan ini muncul bersamaan dengan laporan adanya lima kasus positif corona di Australia Barat hari Jumat (13/3/2020). Total kasus di sana sudah mencapai 41 orang, satu di antaranya meninggal dunia.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Australia Barat Paul Papalia mendesak warganya untuk tidak mengunjungi Bali.
Papalia menyarakan agar warga Australia Barat berlibur di dalam negeri saja untuk membantu perekonomian yang mengalami kelesuan sejak virus corona merebak.
Tag
Berita Terkait
-
WNI Positif Virus Corona di Singapura Bertambah Jadi 8 Orang
-
Anak dan Istri Pegawai Telkom yang Meninggal di Cianjur Positif Corona
-
Diduga Jemaah Tablig Akbar, 3 WNI di Malaysia Positif Corona COVID-19
-
Setelah Australia Dibatalkan, Giliran F1 GP Bahrain dan Vietnam Ditunda
-
Grand Prix Australia Dibatalkan, Nasib Formula 1 2020 di Ujung Tanduk
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut