Suara.com - Pria bernama Febri Aditya ditolak saat hendak memeriksakan diri ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD).
Ia lantas melayangkan kritik kepada Kementerian Kesehatan melalui akun Twitter-nya @pepisgiro dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi corona.
Melalui akun Twitter-nya @pepisigiro, ia menjelaskan kronologi peristiwa. Pria itu mengaku baru pulang dari luar negeri dan mendapat kartu kuning sebagai rujukan untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit (RS).
Namun, Febri geram karena kenyataannya ia justru ditolak oleh RSPAD sebagai salah satu rumah sakit rujukan corona.
"Hai @KemenkesRI sebenarnya pemerintah itu serius menangani COVID-19 atau tidak? Sepulang dari luar negeri saya diberikan kartu kuning sebagai kartu kewaspadaan dan dapat digunakan di rumah sakit rujukan," tulisnya melalui akun Twitter-nya.
Febri juga menelepon nomor darurat yang ada pada kartu namun hasilnya nihil. Panggilannya ditolak berkali-kali sementara saat mencoba mengirim pesan via Whatsapp, ia juga tak berhasil karena hanya centang satu atau pengiriman tertunda.
"@KemenkesRI di kartu itu ada nomor Emergency Operation. Tapi mengapa nomornya selalu tidak bisa dihubungi? Di Whatsapp juga hanya centang satu? Nomor emergency kenapa responnya lambat ya? Apakah seperti ini cara menanggulangi wabah?"
Ia pun semakin marah karena RSPAD ternyata tutup padahal berdasarkan informasi yang ia peroleh dari 119, seharusnya RS tersebut buka 24 jam setiap hari. Febri lantas kembali menelepon 119 dan diminta untuk langsung menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Namun, kali ini ia kembali mendapat penolakan. Febri ditolak masuk ke IGD karena RSPAD beralasan sedang ada tamu yang berkunjung dan ruangan harus disterilkan.
Baca Juga: SD di Jember Justru Takut Liburkan Siswa di Tengah Wabah Corona
"@KemenkesRI di RSPAD saya ditolak karena alasan tutup dan tidak beroperasi dan dibuka Senin. Hei? WHO stated pandemic tapi rujukan pemerintah tutup? Kemudian saya telepon lagi 119 dan 119 bilang itu RS 24 jam dan seharusnya dengan kartu kuning bisa langsung masuk IGD."
Ia mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang menurutnya tidak serius.
"@KemenkesRI apakah IGD bisa tutup dengan alasan tamu? Tolong ditindak dong! Tolong informasi antara Kemenkes dan RS disamakan. Satu suara. Akhirnya hari ini saya pulang dan RSPAD menolak karena ada tamu. Tamu lebih penting dibanding pandemi," tulisnya.
Padahal melalui akun resminya di Twitter @jokowi, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa saat ini ada 132 RS rujukan pasien COVID-19, ditambah dengan 109 RS TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN.
Hingga saat ini pasien positif corona di Indonesia telah mencapai 117 orang, lima orang meninggal dunia, dan delapan orang dinyatakan sembuh.
Berita Terkait
-
Suho EXO Bahas Patah Hati dan Perpisahan di Lagu Solo Terbaru 'Who Are You'
-
The Spy Who Dumped Me: Ketika Mila Kunis Jadi Mata-Mata Dadakan, Malam Ini di Trans TV
-
Resistensi Antimikroba Ancam Pasien, Penggunaan Antibiotik Harus Lebih Cerdas
-
Terobosan Medis! Stem Cell dan Secretome Pulihkan Ginjal Akut?
-
Ulasan Novel The Woman Who Met Herself: Sebuah Identitas dan Penyesalan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu