Suara.com - Inggris menggunakan cara yang sedikit berbeda untuk meredam wabah virus corona Covid-19 di negaranya. Mereka memiliki rencana untuk menggunakan herd immunity.
Menyadur Syndey Morning Herald, metode ini dianggap berisiko dan melawan saran yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Namun, metode ini bisa jadi keputusan yang paling memungkinkan untuk diambil Inggris.
Pendekatan yang dilakukan oleh Inggris meliputi tiga langkah. Pertama, menerapkan social distancing lebih lambat dari negara lain.
Kedua, melindungi kelompok berisiko seperti orang tua dan orang sakit dari berkontak dengan orang lain.
Ketiga, membiarkan virus corona Covid-19 perlahan menyapu semua orang. Cara terakhir inilah yang disebut dengan herd immunity.
Herd immunity merupakan skenario ketika banyak orang kebal terhadap sebuah penyakit, baik melalui vaksinasi ataupun melalui paparan.
Metode ini dilakukan dengan membiarkan penyakit menyebar di masyarakat. Setelahnya, masyarakat diyakini bakal memiliki kekebalan baru terhadap penyakit menular tersebut.
Metode ini disinyalir dapat menghambat penyebaran virus ke seluruh populasi.
Baca Juga: Anaknya Positif Corona, Ortu Balita di Jogja Negatif karena Imunitas Bagus
Herd immunity bisa secara efektif membakar virus dalam satu atau dua musim, serta lebih efisien sambil menunggu vaksin corona bisa dikembangkan dan didistribusikan.
Kepala Penasihat Ilmiah, Sir Patrick Vallance dan Kepala Petugas Medis Chris Whitty yang bertugas untuk menangani penyebaran virus di Inggris mengatakan butuh sekitar 60-70 persen dari populasi penduduk yang perlu terinfeksi dalam metode herd immunity ini.
"Kami pikir virus ini kemungkinan akan ada setiap tahunnya... seperti virus musiman," kata Sir Patrick pada Sabtu (14/3/2020).
"Masyarakat akan menjadi kebal terhadapnya dan itu akan menjadi hal yang penting dalam pengendalian penyebaran penyakit jangka panjang." Imbuhnya.
Meski begitu, pemerintah Inggris tidak mengatakan bahwa herd immunity adalah strategi yang aktual.
"Herd Immunity bukan tujuan atau kebijakan resmi kami. Ini adalah konsep ilmiah," kata Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock pada Minggu (15/3/2020).
Berita Terkait
-
JK: Jumlah Pasien Corona Naik 40 Orang per Hari, Bagaimana Kalau Sebulan?
-
Dua Warga Australia Positif Corona Punya Riwayat Perjalanan ke Indonesia
-
Penutupan Tempat Wisata dan Hiburan, Pemprov Banten Serahkan ke Wilayah
-
Menteri Kesehatan Prancis Ingatkan Ibuprofen Bisa Perburuk Pasien Corona
-
Keterlaluan, Fans Celtic Bikin Pesta Minum Bir di Tengah Pandemi Corona
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba