Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar segera dilakukan rapid test atau tes cepat secara massal virus corona. Hal itu untuk mendeteksi dini kemungkinan seseorang terpapar Covid-19.
"Segera lakukan rapid test. Tes cepat dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini, kemungkinan indikasi awal seorang terpapar Covid-19 bisa kita lakukan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui telekonferensi Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (19/3/2020).
Karenanya, Jokowi meminta alat-alat rapid test diperbanyak. Ia juga meminta memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan rapid test yang melibatkan rumah sakit dan pihak terkait.
"Saya minta alat-alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes, dan melibatkan rumah sakit baik milik pemerintah, BUMN, Pemda, TNI dan Polri, swasta, serta lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta menyiapkan protokol kesehatan yang mudah dipahami masyarakat terkait rencana rapid test atau tes cepat.
Nantinya, dari protokol tersebut masyarakat dan tenaga medis dapat dengan cepat menentukan perlu tidaknya melakukan karantina mandiri di rumah atau memerlukan layanan kesehatan di rumah sakit.
"Penyiapan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Ini penting sekali terkait dengan hasil rapid test apakah dengan karantina mandiri ataupun memerlukan layanan rumah sakit. Protokol kesehatannya dijelaskan," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kesiapan layanan rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk pemerintah serta melakukan persiapan bagi rumah sakit lainnya apabila diperlukan.
Ia pun menyebut fasilitas wisma atlet Kemayoran dan hotel-hotel milik BUMN bisa dimanfaatkan sebagai pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Korban Terus Bertambah, Jokowi Instruksikan Tes Corona Diperbanyak
"Menyiapkan rencana kontigensi kesiapan layanan rumah sakit. Baik RS rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi Rumah Sakit lain milik BUMN, TNI, Polri, RS swasta dan juga Rumah Sakit darurat apabila diperlukan. Dan juga diperlukan juga bisa memanfatkan Wisma Atlet di Kemayoran. Ini Kapasitas cukup besar, kalau nggak keliru 15 ribu dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai," tuturnya.
Selain itu Jokowi juga meminta rencana kontigensi harus disiapkan di daerah termasuk percepatan renovasi Rumah Sakit Khusus Di Pulau Galang.
"Kemudian juga rencana kontigensi ini juga harus siapkan sampai ke daerah, termasuk percepatan pembangunan di Pulau Galang, di Kepualuan Riau," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Istri ODP Corona, Syamsi: Kami Diusir dari RS, Pulang Ditolak Warga
-
Ijtima Dunia di Gowa Dibatalkan karena Corona, Wamenag: Sangat Melegakan
-
Penelitian ITB: Pandemi Virus Corona Berakhir Pertengahan April 2020
-
Korban Terus Bertambah, Jokowi Instruksikan Tes Corona Diperbanyak
-
Gara-gara Virus Corona, Sektor Pariwisata Thailand Hancur Lebur
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'