Suara.com - Beragam keluhan disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat ketika kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan pembatasan transportasi diberlakukan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada masyarakat untuk bisa bersabar dengan kondisi tersebut di tengah mewabahnya Covid-19.
Pemerintah sudah memberikan instruksi kepada masyarakat untuk menerapkan metode kerja dari rumah dan transportasi massal pun dibatasi mengikuti metode itu. Namun tidak sedikit kritikan yang dilayangkan masyarakat semisal penggunaan transportasi massal yang membuat antrean penumpang mengular karena tidak semua perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah. Kemudian para pekerja lepas harian juga mengeluhkan pendapatannya menurun akibat sepinya aktivitas masyarakat di luar rumah.
"Memang kita harus bersabar yang penting kekompakan antara pemerintah dan rakyat harus saling menjaga," kata Mahfud saat memberikan keterangannya melalui video, Senin (23/3/2020).
Beragam cara dilakukan pemerintah agar mampu menangani wabah Covid-19 terutama untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan. Alat-alat kesehatan hingga insentif diberikan pemerintah kepada tenaga medis sebagai bentuk perhatian lebih mengingat para tenaga medis bekerja penuh menangani pasien-pasien Covid-19 yang kian hari kian meningkat.
Masyarakat yang tidak terkena Covid-19 sejatinya bisa melihat apa yang tengah diperjuangkan para tenaga medis tersebut. Penerapan kebijakan kerja dari rumah dan pembatasan transportasi massal dilakukan agar Covid-19 tidak makin meluas.
Dengan demikian menurut Mahfud penting untuk dilakukan pencegahan mulai dari RT-RW. Meskipun hingga saat ini baru 21 provinsi yang terpapar Covid-19, namun pencegahan secara bersama-sama bisa dilakukan agar korban tidak berjatuhan.
"Tentu kalau menyangkut peran kepala daerah RT/RW, lurah, camat, dan sebagainya harus digerakkan semuanya secara stimultan untuk memerangi virus ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Walkot Bogor dan Wawali Kota Bandung Positif Corona, Ini Nasib Bupati Bogor
-
Legenda AC Milan: Italia akan Mengalahkan COVID-19
-
Daftar Saham Telekomunikasi dan Kesehatan yang Babak Belur di Hajar Corona
-
Dari China, Kardus APD yang Diterima Anies Bertuliskan Made In Indonesia
-
Wacana Penundaan Olimpiade 2020, Peraih Emas Olimpiade Tertular Corona
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum