Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri terkait untuk segera memutuskan perihal kebijakan Ujian Nasional atau UN 2020. Jokowi menyebut ada tiga opsi sebelum memutuskan kebijakan pelaksanaan UN 2020 dihapus.
Opsi pertama, kata Jokowi, apakah UN 2020 akan dilaksanakan atau tidak.
"Oleh sebab itu harus segera diputuskan. Ada tiga opsi yang dapat kita pilih apakah ujian nasional ini tetap dilaksanakan, itu yang pertama," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Terkait Kebijakan Ujian Nasional melalui Video Conference, Selasa (24/3/2020).
Kemudian opsi kedua yakni apakah pelaksanaan waktu ujian nasional ditunda. Adapun opsi ketiga yakni tidak ada pelaksanaan ujian nasional 2020.
"Yang kedua apakah ujian nasional ditunda waktunya atau yang ketiga ditiadakan sama sekali," kata dia.
Kendati demikian prinsip yang harus diutamakan kata Jokowi yakni tidak merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti Ujian Nasional.
"Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil. Tetapi jangan sampai merugikan dari hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan," katanya.
Berita Terkait
-
UN Ditiadakan, DPR-Kemendikbud Timbang Kelulusan Siswa dari Nilai Raport
-
Jokowi: Pemerintah Sudah Berhitung Skenario Terburuk Dampak Corona
-
Virus Corona Sudah Mengganggu, Jokowi Sebut 8,3 Juta Siswa Terdampak UN
-
Kukuh Tak Mau Lockdown Negara, Jokowi Fokus 3 Hal Ini
-
Penanganan Corona, Jokowi Minta Gubernur Hitung Dampak Sosial dan Ekonomi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029