Suara.com - Dokter Spesialis Paru RSUP Persahabatan, dr. Erlina Burhan memberi saran kepada Fadjroel Rahman, Juru Bicara Presiden RI untuk tidak membeli lagi tes cepat atau rapid test virus corona baru (COVID-19) yang berbasis serologi.
Menurut dr. Erlina, alat itu hanya mendeteksi antibodi saja. Tidak akan efektif bagi orang yang tidak memiliki gejala COVID-19.
Hal ini disampaikannya dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk "Corona: Simalakama Bangsa Kita" yang tayang pada Selasa (24/3/2020) malam.
Awalnya Fadjroel menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membagikan beberapa alat pelindung diri (APD) serta masker dan rapid test kepada pemerintah DKI Jakarta.
"Kalau masker itu tadi dijanjikan oleh jubir BUMN, Arya Sinulingga akan ada 4 juta masker. Kalau untuk rapid test untuk DKI Jakarta kita serahkan 100 ribu. Jadi, ada tiga jenis yang kita serahkan untuk Jakarta, yaitu APD 40.000, kemudian rapid test 100 ribu," kata Fadjroel.
"Rapid test-nya sudah dibeli ya, Pak?" tanya dr. Erlina.
"Udah dibeli," jawab Fadjroel.
Menurut dr. Erlina rapid test berbasis serologi yang telah dibeli oleh pemerintah bukan untuk diagnosis. Namun alat itu dipakai untuk melihat antibodi.
"Rapid test yang serologi yang sudah dibeli itu bukan diagnosis. Karena saya dengar masyarakat panik. Semua pada pesen rapid test online. Bahkan saya denger ada suatu perumahan yang iuran mau beli rapid test," ungkap dr. Erlina.
Baca Juga: APD Langka, Tenaga Medis di Aceh Pakai Mantel Hujan Tangani Pasien
Ia menjelaskan rapid test berbasis serologi tidak dipakai untuk diagnosis. Tapi untuk melihat apakah sudah ada antibodi dalam tubuh.
Erlina melanjutkan, "Nah, diingat lagi antibodi ini terbentuk kalau ada gejala. Kalau orang tidak bergejala diperiksa rapid test, negatif".
"Seolah-olah negatif. Itu kita sebut negatif palsu. Nanti masyarakat kadung bahagia bahwa dia negatif. Lalu bikin lagi keramaian, pesta, jalan-jalan padahal dalam masa inkubasi, nanti ketika bergejala menularkan kepada yang lain. Jadi tidak habis-habisnya ini," imbuhnya.
Dokter Spesialis Paru menyarankan pemerintah untuk tidak lagi membeli alat tersebut.
"Kalau saya boleh saran Pak Fadjroel, ini karena sudah kadung dibeli ke depannya jangan lagi deh," kata dr. Erlina.
"Saya enggak setuju bahwa tadi dikatakan seluruh masyarakat Indonesia akan diperiksa, enggak bisa hanya yang bergejala. Tapi kan harus dikonfirmasi lagi dengan PCR (Polymerase Chain Reaction--red)," tambahnya.
Berita Terkait
-
Rapid Test Corona Diutamakan untuk Tenaga Medis dan Kontak Dekat Pasien
-
Rabu Besok, Bogor Gelar Rapid Test Virus Corona di 4 Rumah Sakit Ini
-
Malaysia Tak Percaya Rapid Test Bisa Deteksi Virus Corona
-
Terima 100 Ribu Rapid Test Corona, Tak Semua Warga DKI Diperiksa
-
Sudah Lakukan Rapid Test Corona di Jaksel, Dinkes Masih Tunggu Hasilnya
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
TelkomGroup Perkuat Pemulihan Layanan dengan Tambahan Backup Satelit di Wilayah Bencana Sumatra
-
Berapa Korban Banjir Sumatera Per 30 November 2025? Ini Data BNPB
-
Mangrove Bukan Sekadar Benteng Pesisir: Lebih dari Penjaga Karbon, Penopang Kehidupan Laut
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional