Suara.com - Jalanan di India lengang, begitupun pekerjaan konstruksi yang biasanya ada di mana-mana. India lockdown selama 3 pekan sejak Rabu (25/3/2020) dini hari.
Negara dengan jumlah penduduk 1,339 miliar orang itu dianggap cukup cepat menetapkan lockdown. Per Rabu (25/3/2020) telah ditemukan 492 kasus dengan tingkat kematian 9 jiwa.
Mengalihbahasakan dari CNN, Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan lockdown secara nasional selama 21 hari. Artinya, semua orang India harus tetap berada di rumah, semua layanan, trasnportasi umum, mal, hingga pasar ditutup.
Meskipun sudah lockdown, banyak peneliti yang mempertanyakan kebijakan India. Hal ini disebabkan karena India tidak banyak melakukan tes. Sementara kesiapan lockdown nasional juga dianggap masih berisiko.
Minimnya Tes
Sejauh ini, India baru melakukan tes pada 15.000 orang dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa. Berbeda dengan Korea Selatan yang menguji lebih dari 300 ribu orang dari 52 juta jiwa.
Profesor kedokteran di Christan Medical Collage, Vellora, O.C Abraham menyatakan bahwa India seharusnya melakukan tes secara ekstensif terlebih dahulu.
Direktur Jenderal Dewan Riset Medis India, Balram Bhargava malah menegaskan, bahwa tes secara acak tidak diperlukan. Dengan minimnya tes, maka orang-orang yang tidak terdeteksi akan memungkinkan memperbesar dampak corona.
Bisa dilihat dari 6 kasus pertama di India, mereka adalah orang-orang yang pernah melancong ke Italia. Kelompok yang demikian malah bisa memperpanjang rantai penularan ke warga lokal.
Baca Juga: Wafat Sepulang dari Prancis, Warga Solo Dimakamkan seperti Pasien Corona
Bellur Prabhakar, seorang profesor mikrobiologi dan imunologi di University of Illinois menyatakan ada beberapa alasan mengapa jumlah kasus yang dikonfirmasi di India tidak sesuai dengan tren internasional.
"Bisa jadi karena kurangnya pengujian, semakin tumbuh ketidaktahuan (berapa jumlah pasien positif) maka akan tetap bahagia," kata Prabhakar pada CNN.
Kondisi India
Meskipun belum jelas alasan jumlah kasus India relatif rendah, seperti halnya dengan negara lain, namun menurut banyak peneliti penyebaran Covid-19 di India akan sulit dikendalikan.
Pemerintah memang mengimbau untuk mengisolasi diri dan cuci tangan sesering mungkin pada warga. Namun kondisi di beberapa daerah di India perkara cuci tangan dan tetap di rumah bukanlah hal mudah.
Pada data 2011, pemerintah India memperkirakan ada sekitar 29,4 % orang perkotaan tinggal di perumahan kumuh dan semi-permanen. Rumah-rumah kumuh itu biasanya tidak memiliki kamar mandi, bahkan air bersih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
- Lipstik Wardah yang Bagus Apa? Ini 4 Pilihan Paling Tahan Lama untuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
Terkini
-
11 Malam Perang AS-Iran Bikin Harga Minyak Dunia Terus Melonjak
-
BI Batal Naikan Suku Bunga Acuan, Rupiah Melemah Lagi
-
MRT Jakarta Fase 2A Tembus 61,8%, Uji Coba HI-Monas Dibidik 2027
-
Membaca Jadi Privilese Mewah: Mengapa Harga Buku Makin Tak Terjangkau?
-
Prabowo Resmi Tunjuk Kuntadi Jadi Jampidsus, Gantikan Febrie Adriansyah
-
Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI hingga Tewas di Kelapa Dua Bertambah Jadi 7 Orang
-
KPAI Sebut Rumah, Sekolah, dan Ruang Digital Masih Jadi Tempat Rawan bagi Anak
-
Keponakan Prabowo Berikan Syarat Pembelian Dolar AS di Atas US$10.000
-
Demo Desak Penahanan Febrie Adriansyah di Kejagung Berujung Ricuh
-
Alasan Donald Trump Calonkan Presiden FIFA Gianni Infantino Jadi Sekjen PBB