Suara.com - Jalanan di India lengang, begitupun pekerjaan konstruksi yang biasanya ada di mana-mana. India lockdown selama 3 pekan sejak Rabu (25/3/2020) dini hari.
Negara dengan jumlah penduduk 1,339 miliar orang itu dianggap cukup cepat menetapkan lockdown. Per Rabu (25/3/2020) telah ditemukan 492 kasus dengan tingkat kematian 9 jiwa.
Mengalihbahasakan dari CNN, Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan lockdown secara nasional selama 21 hari. Artinya, semua orang India harus tetap berada di rumah, semua layanan, trasnportasi umum, mal, hingga pasar ditutup.
Meskipun sudah lockdown, banyak peneliti yang mempertanyakan kebijakan India. Hal ini disebabkan karena India tidak banyak melakukan tes. Sementara kesiapan lockdown nasional juga dianggap masih berisiko.
Minimnya Tes
Sejauh ini, India baru melakukan tes pada 15.000 orang dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa. Berbeda dengan Korea Selatan yang menguji lebih dari 300 ribu orang dari 52 juta jiwa.
Profesor kedokteran di Christan Medical Collage, Vellora, O.C Abraham menyatakan bahwa India seharusnya melakukan tes secara ekstensif terlebih dahulu.
Direktur Jenderal Dewan Riset Medis India, Balram Bhargava malah menegaskan, bahwa tes secara acak tidak diperlukan. Dengan minimnya tes, maka orang-orang yang tidak terdeteksi akan memungkinkan memperbesar dampak corona.
Bisa dilihat dari 6 kasus pertama di India, mereka adalah orang-orang yang pernah melancong ke Italia. Kelompok yang demikian malah bisa memperpanjang rantai penularan ke warga lokal.
Baca Juga: Wafat Sepulang dari Prancis, Warga Solo Dimakamkan seperti Pasien Corona
Bellur Prabhakar, seorang profesor mikrobiologi dan imunologi di University of Illinois menyatakan ada beberapa alasan mengapa jumlah kasus yang dikonfirmasi di India tidak sesuai dengan tren internasional.
"Bisa jadi karena kurangnya pengujian, semakin tumbuh ketidaktahuan (berapa jumlah pasien positif) maka akan tetap bahagia," kata Prabhakar pada CNN.
Kondisi India
Meskipun belum jelas alasan jumlah kasus India relatif rendah, seperti halnya dengan negara lain, namun menurut banyak peneliti penyebaran Covid-19 di India akan sulit dikendalikan.
Pemerintah memang mengimbau untuk mengisolasi diri dan cuci tangan sesering mungkin pada warga. Namun kondisi di beberapa daerah di India perkara cuci tangan dan tetap di rumah bukanlah hal mudah.
Pada data 2011, pemerintah India memperkirakan ada sekitar 29,4 % orang perkotaan tinggal di perumahan kumuh dan semi-permanen. Rumah-rumah kumuh itu biasanya tidak memiliki kamar mandi, bahkan air bersih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- Adly Fairuz Nyamar Jadi Jenderal Ahmad, Tipu Korban Rp 3,6 Miliar dengan Janji Lolos Akpol
- Inara Rusli Lihat Bukti Video Syurnya dengan Insanul Fahmi: Burem, Gak Jelas
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Megawati Tantang Militansi Kader: Buktikan Kalian Orang PDIP, Bantu Saudara Kita di Sumatra
-
PDIP Kenalkan Maskot Banteng Barata, Prananda Prabowo: Melambangkan Kekuatan Rakyat
-
Undang Rocky Gerung, PDIP Bahas Isu yang Jadi Sorotan Masyarakat di Rakernas
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Mendagri Minta Bantuan 15 Ribu TNI-Polri Bersihkan Lumpur Sumatra
-
OTT Pegawai Pajak, DJP Siap Beri Sanksi jika Terbukti Korupsi
-
Rocky Gerung Terpantau Turut Hadiri Rakernas PDIP di Ancol
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Dosen Utama STIK: UU ITE Tak Melemah, Penyebar Hoaks Tetap Bisa Dipidana!
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam