Beberapa penduduk daerah kumuh mengambil air dari keran umum. Ada juga yang mengumpulkan air dalam kaleng dan ember dari kapal tanker yang mengunjungi daerah mereka beberapa kali dalam seminggu.
BACA JUGA: 5 Strategi Melawan Virus Corona, Sukses di Berbagai Negara
"Di mana mereka akan menemukan air dan sabun yang mereka butuhkan? Saya pikir hampir mustahil untuk mengimplementasikan rencana itu," ujar Prabhakar seperti yang dikutip dari CNN.
Bellur Prabhakar menambahkan, bahwa memberlakukan lockdown seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Modi akan sangat sulit. Hal ini karena rumah padat penduduk di India, per satu kilometer persegi diisi dengan 455 orang. Padahal standar Bank Dunia adalah 60 orang per 1 kilometer.
"Social distancing saja di negara seperti India akan sangat-sangat menantang," kata Prabhakar.
"Kita mungkin bisa melakukannya di daerah perkotaan, tetapi di permukiman kumuh perkotaan, saya tidak punya gambaran bagaimana itu bisa dilakukan," tambahnya.
Tantangan Lockdown
Masalah ekonomi adalah hal yang paling terdampak dalam keputusan lockdown suatu negara pun untuk India.
Menurut data statistik terbaru, ada sekitar 400 juta orang di india yang bekerja tidak teratur. Mulai dari wiraswasta, pekerja lepas, kuli, ART, dan lain sebagainya. Mereka mendapat bayaran ketika bekerja. Lalu bagaimana jika ada lockdown dan mereka tidak bisa bekerja?
Baca Juga: Wafat Sepulang dari Prancis, Warga Solo Dimakamkan seperti Pasien Corona
Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan telah mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan, meminta mereka untuk tidak memberhentikan karyawan atau memotong gaji saat lockdown.
"Di masa krisis seperti ini, saya meminta dunia bisnis dan segmen masyarakat berpenghasilan tinggi untuk sebanyak mungkin, menjaga kepentingan ekonomi semua orang yang menyediakan layanan kepada mereka," kata Perdana Menteri, Narendra Modi.
"Dalam beberapa hari mendatang adalah mungkin orang-orang ini tidak dapat datang ke kantor atau rumah Anda. Dalam kasus seperti itu, perlakukan mereka dengan empati dan kemanusiaan, jangan kurangi gaji mereka," ujat Modi.
"Selalu ingat bahwa mereka juga perlu berada di rumah untuk melindungi keluarga mereka dari penyakit," tambahnya.
BACA JUGA: 4 Hukuman bagi Pelanggar Lockdown, dari Denda sampai Penjara
Kepala menteri negara bagian Uttar Pradesh utara Yogi Adityanath mengatakan bahwa masing-masing dari 1,5 juta pekerja upahan harian di negaranya akan diberikan 1.000 rupee (Rp 214.500).
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional