Suara.com - Djoko Judodjoko menjadi salah satu dokter yang meninggal dalam status suspek virus corona.
Ia mengalami demam, batuk, hingga sesak napas usai melayani pasiennya pekan lalu di rumah sakit swasta di Bogor, Jawa Barat.
Laporan BBC Indonesia -- Jaringan Suara.com menyebutkan bahwa Kota Bogor sendiri sebelumnya dilaporkan memiliki sejumlah cluster pasien COVID-19 yang berkaitan dengan acara keagamaan Muslim dan Kristen di daerah itu.
Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya dan seorang stafnya juga didiagnosis positif COVID-19.
Pandu Riono, adik ipar almarhum, mengatakan bahwa pihak keluarga kesulitan mendapatkan kamar perawatan di rumah sakit rujukan pemerintah, yakni di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
"Tidak ada tempat. Baru dikirim Sabtu pagi (tiga hari setelah dirawat di rumah sakit swasta di Bogor), ternyata tidak tertolong. Siangnya sudah meninggal," kata Pandu.
"Alat napasnya… di sana kan banyak pejabat yang dirawat. Sarana bantuan napasnya juga mungkin rebutan. Tidak semua rumah sakit rujukan punya alat bantu napas yang cukup," ujar Pandu yang juga seorang dokter.
'Kalau petugas kolaps, keadaan akan lebih buruk'
Pandu Riono, yang juga dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menyayangkan keterbatasan Alat Perlindungan Diri (APD), di sejumlah rumah sakit yang menjadi salah satu penyebab para tenaga medis terpapar virus corona.
Baca Juga: Khawatir Menulari Orang Lain, Perawat Bunuh Diri Usai Positif Corona
Padahal, menurutnya, APD harusnya merupakan prioritas.
"Jangan sampai ada rumah sakit, puskesmas yang minim APD. Ini utama. Kalau banyak petugas kesehatan kena, layanan kesehatan akan kolaps. Kalau mereka kolaps, apa yang terjadi akan lebih buruk lagi," kata Pandu.
"Dokter dan tenaga kesehatan ini garda terakhir dan benteng terakhir yang kita miliki untuk memberikan pelayanan ke publik. Sebagian sudah terinfeksi, cuma belum dites saja," katanya.
Pemerintah klaim sudah kirim APD
Terkait dengan keselamatan petugas medis, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah berupaya mencukupi APD.
"Kemarin sudah saya sampaikan, APD sudah kita distribusikan sebanyak 105.000," kata Jokowi (24/03).
Berita Terkait
-
Tamara Tyasmara Ketakutan Syuting Adegan Tenggelam, Terbayang Momen Nahas yang Dialami Anak?
-
10 Prompt Bahasa Indonesia Buat Edit Foto Bareng Orang Tercinta yang Sudah Tiada
-
Pendidikan Mentereng 3 Anak Sri Mulyani, Ada yang Lulus Dokter Spesialis UI
-
Kareena Kapoor Dikabarkan Meninggal Dunia, Ini Fakta Sesungguhnya
-
Dokter Tifa Kembali Beraksi! Desak Prabowo Ungkap Fufufafa, Singgung Pasal Pemakzulan di UUD 1945
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli