Suara.com - Pemerintah Kota Tegal menetapkan kebijakan local lockdown pada Rabu (25/3/2020). Kebijakan tersebut dilakukan setelah adanya pasien dalam pengawasan (PDP) yang diisolasi di RSUD Kardinal Tegal, dinyatakan positiv Covid-19.
Sejumlah warga asal Tegal yang merantau ke sejumlah daerah di Indonesia mengaku tak setuju dengan kebijakan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.
Salah satu warga asal Tegal yang tinggal di Lombok, Arief Sofyan Ardiansyah atau akrab disapa Ivan menilai kebijakan lockdown di Tegal terlalu berlebihan. Kata Ivan seharusnya Pemkot Tegal menekankan warganya untuk menjaga jarak atau social distancing.
"Kalau lockdown itu terlalu berlebihan. Kemungkinan kalau saya sih lebih ke social distancing aja," ujar Ivan kepada Suara.com, Jumat (27/3/2020).
Pemkot Tegal kata Ivan seharusnya membentuk Satgas Anti Covid-19 di setiap desa atau kecamatan.
"Yang perlu dilakukan sebenarnya pembentukkan Satgas anti Corona. Mungkin bisa dibentuk dilevel desa kecamatan," ucap dia.
Ivan menuturkan, Satgas Anti Covid-19 nantinya memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan kepada masyarakat. Tugas Satgas Anti Covid-19, kata Ivan di antaranya mencegah kepanikan masyarakat akibat kelangkaan bahan pokok.
"Satgas ini akan berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat kemudian, yang paling penting adalah mencegah terjadi kepanikan sosial akibat kelangkaan bahan pokok.
Selain itu, Satgas Anti Covid-19 juga berperan memastikan ketersediaan bahan pokok dan memastikan warga melakukan aktivitas di rumah. Karenanya, warga tak perlu ke luar rumah dan menunggu pembagian bahan pangan oleh Satgas Anti Covid-19.
Baca Juga: Ngotot Buka saat Wabah Corona, 3 Tempat Karaoke di Kudus Disegel Aparat
"Jadi nanti satgas ini bersama masyarakat termasuk memastikan koperasi, memastikan bahan pokok, kemudian memastikan social distance. Jadi masyarakat enggak perlu keluar buat cari bahan pangan tetap di rumah saja, tetapi social distance, tapi bahan pangannya di-bagiin oleh Satgas ini," kata Ivan.
Justru kata Ivan jika Pemkot menerapkan lockdown, akan sangat berdampak pada perekonomian di Tegal. Selain itu juga kata dia kebijakan karantina wilayah itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau lockdown itu terlalu bahaya juga buat ekonomi soalnya. Karena Kota Tegal hidup dari perdagangan dan enggak sesuai dengan kebijakan pak Jokowi," kata dia.
Lebih lanjut, Ivan menuturkan Pemerintah Kota juga harus menyiapkan rencana lain selain melakukan lockdown.
"Lebih ke sebelum mencabut lockdown ini, kebijakan lockwon kebijakan yang untuk
menopangnya harus sudah siap. Jadi kemungkinan dipersiapkan plan B nya saja. Jadi jangan cuma lockdown saja tapi plan B juga harus jalan," katanya.
Hal yang sama dikatakan pemuda asal Tegal yang tinggal di Demak, Brian Halimawan Radityo. Brian menilai kebijakan lockdown di Tegal terkesan terburu-buru meski hal tersebut sudah mempertimbangkan berbagai hal.
Tag
Berita Terkait
-
Imbas Ada Daerah Karantina Wilayah, Pemerintah Baru Mau Bentuk PP
-
Lockdown, Wong Tegal di Jakarta: Pengin Pulang Tapi Kondisinya Begini
-
Kota Tegal Lockdown, DPR: Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
-
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kampung di Yogyakarta Lockdown
-
Ganjar Bantah Tegal Lockdown: Masih Boleh Keluar Rumah kok
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi