Suara.com - Pemerintah Kota Tegal menetapkan kebijakan local lockdown pada Rabu (25/3/2020). Kebijakan tersebut dilakukan setelah adanya pasien dalam pengawasan (PDP) yang diisolasi di RSUD Kardinal Tegal, dinyatakan positiv Covid-19.
Sejumlah warga asal Tegal yang merantau ke sejumlah daerah di Indonesia mengaku tak setuju dengan kebijakan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.
Salah satu warga asal Tegal yang tinggal di Lombok, Arief Sofyan Ardiansyah atau akrab disapa Ivan menilai kebijakan lockdown di Tegal terlalu berlebihan. Kata Ivan seharusnya Pemkot Tegal menekankan warganya untuk menjaga jarak atau social distancing.
"Kalau lockdown itu terlalu berlebihan. Kemungkinan kalau saya sih lebih ke social distancing aja," ujar Ivan kepada Suara.com, Jumat (27/3/2020).
Pemkot Tegal kata Ivan seharusnya membentuk Satgas Anti Covid-19 di setiap desa atau kecamatan.
"Yang perlu dilakukan sebenarnya pembentukkan Satgas anti Corona. Mungkin bisa dibentuk dilevel desa kecamatan," ucap dia.
Ivan menuturkan, Satgas Anti Covid-19 nantinya memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan kepada masyarakat. Tugas Satgas Anti Covid-19, kata Ivan di antaranya mencegah kepanikan masyarakat akibat kelangkaan bahan pokok.
"Satgas ini akan berperan untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat kemudian, yang paling penting adalah mencegah terjadi kepanikan sosial akibat kelangkaan bahan pokok.
Selain itu, Satgas Anti Covid-19 juga berperan memastikan ketersediaan bahan pokok dan memastikan warga melakukan aktivitas di rumah. Karenanya, warga tak perlu ke luar rumah dan menunggu pembagian bahan pangan oleh Satgas Anti Covid-19.
Baca Juga: Ngotot Buka saat Wabah Corona, 3 Tempat Karaoke di Kudus Disegel Aparat
"Jadi nanti satgas ini bersama masyarakat termasuk memastikan koperasi, memastikan bahan pokok, kemudian memastikan social distance. Jadi masyarakat enggak perlu keluar buat cari bahan pangan tetap di rumah saja, tetapi social distance, tapi bahan pangannya di-bagiin oleh Satgas ini," kata Ivan.
Justru kata Ivan jika Pemkot menerapkan lockdown, akan sangat berdampak pada perekonomian di Tegal. Selain itu juga kata dia kebijakan karantina wilayah itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau lockdown itu terlalu bahaya juga buat ekonomi soalnya. Karena Kota Tegal hidup dari perdagangan dan enggak sesuai dengan kebijakan pak Jokowi," kata dia.
Lebih lanjut, Ivan menuturkan Pemerintah Kota juga harus menyiapkan rencana lain selain melakukan lockdown.
"Lebih ke sebelum mencabut lockdown ini, kebijakan lockwon kebijakan yang untuk
menopangnya harus sudah siap. Jadi kemungkinan dipersiapkan plan B nya saja. Jadi jangan cuma lockdown saja tapi plan B juga harus jalan," katanya.
Hal yang sama dikatakan pemuda asal Tegal yang tinggal di Demak, Brian Halimawan Radityo. Brian menilai kebijakan lockdown di Tegal terkesan terburu-buru meski hal tersebut sudah mempertimbangkan berbagai hal.
Tag
Berita Terkait
-
Imbas Ada Daerah Karantina Wilayah, Pemerintah Baru Mau Bentuk PP
-
Lockdown, Wong Tegal di Jakarta: Pengin Pulang Tapi Kondisinya Begini
-
Kota Tegal Lockdown, DPR: Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
-
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kampung di Yogyakarta Lockdown
-
Ganjar Bantah Tegal Lockdown: Masih Boleh Keluar Rumah kok
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Tak Semua Penghijauan Berdampak Positif, Studi Ungkap Ancaman di Balik Penanaman Pohon Massal
-
Jejak Gelap Aep Saepudin: Sosok Pendiam di Rancaekek yang Jadi Broker Senpi Ilegal Ki Bedil
-
Esra Erkomay: Deteksi Dini Harus Jadi Budaya Agar Kanker di Indonesia Bukan Lagi Vonis Mati
-
Pramono Sebut Parpol Bisa Beli Nama Halte, NasDem Langsung Incar Naming Rights Gondangdia
-
Nekat Foto di Jalur Maut Sitinjau Lauik, Rombongan Arteria Dahlan Bikin Polisi Kena Getahnya!
-
Operasi Imigrasi Sapu Bersih, 346 WNA Diciduk dalam 5 Hari