Suara.com - Presiden Joko Widodo menetapkan tahapan baru dalam perang melawan virus corona baru atau Covid-19. Hal tersebut disampaikan Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden RI.
Dalam cuitan yang diunggah Senin (30/3/2020), Fadjroel menyebut presiden memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Namun publik merasa isitlah ini terlalu rumit dipahami.
"Presiden Jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19 yaitu: Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Kekarantinaan Kesehatan," tulis @fadjroeL, akun Twitter pribadi jubir Presiden.
Status darurat sipil dapat berlaku jika kondisi pandemi virus Covid-19 di Indonesia semakin memburuk.
"Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," imbuh Fadjroel.
Cuitan ini mendapat tanggapan dari Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir. Ia mempertanyakan cuitan Fadjroel sebelumnya.
"Ini mengoreksi twit sebelumnya, ya Bang Fadjroel? Berarti gak langsung darurat sipil dalam tahapan ini?" tanya Gus Nadir.
Ia berharap agar penetapan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan ini dibuat infografisnya sehingga mudah dipahami.
"Semoga segera dibuat infografisnya apa yang dimaksud dengan tahapan ini. Nanti saya ikut retweet, Bang," imbuhnya.
Baca Juga: 9 Warga Jakbar Sembuh Corona, Wali Kota Rustam: Semoga Terus Bertambah
Fadjroel lalu menjawab komentar dari Gus Nadir, "Sesuai dengan twit terakhir ya Prof Nadirsyah Hosen terimakasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan bersama keluarga".
Sementara itu warganet yang berkomementar di cuitan itu minta Fadjroel memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.
"Bisa lebih dijelaskan dengan bahasa yang lebih awam dan detail seperti apa implementasi kebijakan tersebut di lapangan? (biar kami bisa ikut menjelaskan ke tetangga dan lingkungan sosial kami yang sudah banyak yang mengalami kecemasan)," komentar dari @herry_zudianto.
"Masih sulit dipahami. Jadi maksudnya bagaimana pak?" tulis @arifpramarta.
"Ini maksudnya apa ya? Istilah ilmiahnya mah kayaknya bagus banget ya, sudah lah pakai bahasa yang dimengerti semua orang aja bang," tulis @Ibnoenugraha.
Berita Terkait
-
Pimpin Ratas Penanganan Covid-19, Jokowi: Harus Ada Kebijakan Darurat Sipil
-
Mudik Dilarang, Dampak Ekonominya Akan Diumumkan Jokowi 2 Hari Lagi
-
Ikut Cegah Laju Pandemi Covid-19, Daihatsu Terapkan WFH Bagi Karyawan
-
Jika Covid-19 Belum Reda, Ini 3 Tuntunan Ibadah Ramadan dari Muhammadiyah
-
Jokowi: Imbauan Larangan Mudik Saja Tak cukup, Harus Lebih Tegas
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi