Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi pandemi virus corona.
Doni meminta masyarakat di tingkat kelurahan ataupun desa untuk menyumbangkan rumahnya agar dijadikan tempat karantina bagi warga yang baru datang dari luar daerah atau luar negeri.
"Saya selaku kepala gugus tugas berharap kepada masyarakat di tingkat Kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela. Berkenan menyumbangkan atau meminjamkan rumahnya tersebut, untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah, bagi saudara-saudara kita yang kembali dari luar daerah atau luar negeri," ujar Doni dalam video konferensi pers, Senin (30/3/2020).
Pernyataan Doni menyusul banyaknya masyarakat yang sudah kembali ke kampung halamannya, meski sudah diimbau untuk tidak mudik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona
Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat bergotong royong membangun dapur umum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kekurangan ataupun kehilangan pekerjaan karena dampak virus corona.
"Untuk membangun dapur dapur umum memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi yang mungkin juga telah kehilangan lapangan kerja," ucap dia.
Doni menuturkan sudah banyak pemudik yang kembali ke kampung halamannya.
Doni mengatakan, pengalaman yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, para pemudik diminta untuk melakukan karantina secara mandiri selama 14 hari.
"Pengalaman yang sudah dilakukan Jawa Tengah , mereka tidak mungkin menolak saudara yang kembali ke kampung halaman tapi dihimbau untuk bersedia melakukan karantina secara personal. Karantina personal, tidak ke luar rumah selama 14 hari," ucap dia.
Baca Juga: Jika Mudik Tetap Dilakukan, Skenario Ini Bakal Ditempuh Kemenhub
"Ini kan bagus kalau setiap warga masyarakat yang pulang dari kota besar, berdiam diri, membatasi diri dengan ssosialnya, menghindari salaman, pelukan, apa saja yang secara fisik yang berdekatan. Ini akan sangat membantu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Gubernur DIY Perbolehkan Pemudik Pulang ke Jogja, Syaratnya....
-
Pandeglang Alami Ledakan Jumlah Warga Rentan Virus Corona, Pemudik Jakarta
-
Daerah Mulai Lockdown, Apa Saja Jenis Karantina yang Berlaku di Indonesia?
-
Tak Bisa Tolak Pemudik, Karangtengah Kidul Imbau Warga Karantina Mandiri
-
Ini yang Harus Dilakukan Jika Seseorang di Rumah Terpapar Virus Corona
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba