Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyanggah kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sejalan dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19). Semenjak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Mahfud menyebut pemerintah daerah sudah berjalan kompak dengan pemerintah pusat.
Mahfud menuturkan bahwa Jokowi sudah menerbitkan Keppres tersebut dan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam PSBB tersebut sudah tercantum semua ide untuk menyelesaikan beragam persoalan, juga termasuk bagaimana cara membatasi gerak orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
Dengan adanya PSBB itu juga dijelaskan Mahfud memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah melaksanakannya tanpa melupakan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat.
"Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak. Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda-beda saja. Sebenarnya sudah kompak," kata Mahfud melalui video yang diterima Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Dalam kesempatan itu Mahfud menuturkan kalau pemerintahan pusat selalu berkoordinasi dengan para gubernur dan berjalan efektif.
"Semua menyatakan ada di dalam satu komando sehingga kita enggak usah terpancing seakan-akan ada pertentangan antara pusat dan daerah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
WN Australia Pimpin Anak Usaha Danantara, PDIP: Jangan Sampai Bangsa Sendiri Tersingkir
-
Komplotan Penipu Kuras ATM dan Perhiasan Lansia di Hotel Harris Kelapa Gading, 20 Kartu ATM Disita
-
Lepas 1.105 Peserta, Menaker: Magang Nasional Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda
-
Pelecehan Verbal Dominasi Laporan Kasus Kekerasan Seksual Dosen UPN Veteran Yogyakarta
-
Narapidana Kuliah dari Balik Jeruji, Hak Pendidikan atau Privilege?
-
Sempat Lumpuh Total, Jalur Stasiun Pasar Senen Akhirnya Pulih Usai 2 Kereta Tergelincir Berbarengan
-
KPK Dalami Dugaan Aliran Duit dari Wakil Ketua PN Depok
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Tak Hanya Fokus Pendidikan, Orang Tua Siswa Diberdayakan
-
Ini Sudah Jadi Teror! DPR Dukung Aparat Tembak Begal di Tempat
-
DPR Bantah Menteri HAM Soal Larangan Tembak Begal: Polisi Tak Boleh Ragu Bertindak