Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kekinian tengah membahas kajian ekonomi dari pembatasan bus antar kota di Jakarta. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta tak dilibatkan dalam pembahasan itu.
Terkait itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo tidak mempersoalkan. Yang terpenting kata dia, Pemprov DKI telah menyampaikan rincian soal rencana pembatasan operasional ke Kemenhub. Ia hanya bisa pasrah menunggu keputusan Plt Menhub, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Saat ini kami menunggu saja karena semua data sudah kita sampaikan," ujar Syafrin saat dihubungi, Rabu (1/4/2020).
Beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh pihaknya adalah upaya agar virus corona atau Covid-19 tidak merebak ke daerah lain yang kapasitas Rumah Sakitnya tak sebanyak DKI.
Terlebih lagi Jakarta sendiri merupakan daerah dengan jumlah pasien positif corona terbanyak.
"Itu sebenarnya kami dari Pemprov DKI khawatirkan. Kita juga paham bahwa kapasitas RS di daerah sangat terbatas," jelasnya.
Pertimbangan lainnya yang sudah disampaikan ke Kemenhub ini disebutnya sudah sempat disepakati. Namun karena Luhut menundanya, pihaknya hanya bisa mengikuti apapaun dari keputusan itu.
"Tentu kami dari Dishub setelah ada arahan dari Pak Menko (Luhut) bahwa ini ditunda dulu ya ditunda. Kami harap setelah ini ada arahan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda keputusan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melarang bus antar kota dan provinsi serta pariwisata beroperasi. Penundaan itu dilakukan sampai ada kajian dampak terhadap ekonominya.
Baca Juga: Dishub DKI Kecewa ke Luhut: Pahami, Jakarta Episentrum Virus Corona
Penundaan dilakukan sesuai dengan arahan langsung Menko Maritim dan Investasi yang juga selaku Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub, pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanannya," kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati saat dihubungi Suara.com, Senin (30/3/2020).
Berita Terkait
-
Jika Mudik Tetap Dilakukan, Skenario Ini Bakal Ditempuh Kemenhub
-
Covid-19, Kemenhub Minta Dishub DKI Tutup Akses Bus AKAP Jakarta
-
Kemenhub Akui Banyak Masyarakat yang Mudik Lebih Awal
-
Positif Corona, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri: Saya Sehat
-
Kemenhub Benarkan Ada 1 Pilot Meninggal Dunia Akibat Terpapar Corona
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
Terkini
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Bantah Hoaks Penolakan, Habiburokhman Tegaskan DPR 'Gaspol Pakai Turbo' Bahas RUU Perampasan Aset
-
Pakar: Pengalihan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Punya Dasar Hukum, Hanya Redam Konflik Institusi
-
Iran Ngamuk Lagi, Kuwait Dibombardir Hancurkan Tanki Bahan Bakar Militer AS
-
Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Berisiko Mandek, Pukat UGM Desak KPK Ambil Alih
-
Riset ITS Kembangkan Bensin Sawit: Seberapa Besar Peluangnya Menggantikan BBM Fosil?
-
Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi
-
Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan
-
Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku
-
Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?