Suara.com - DPRD Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan tak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada warga yang terdampak virus corona atau Covid-19. Ia meminta agar masyarakat diberikan bantuan pangan.
Hal ini dikemukakan oleh Anggota DPRD Jakarta dari fraksi Demokrat, Mujiyono. Menurutnya bantuan tunai rawan disalahgunakan oleh penerima. Selain itu penganggarannya juga rentan dikorupsi.
"Kalau saya sih BLT kurang sepakat ya, karena kalau masyarakat pegang duit itu pertama tentumya harus ada pengelolaan tetap, harus melibatkan KPK kalau dana bencana dikorupsi kan bikin sakit kepala," ujar Mujiyono saat dihubungi, Kamis (2/4/2020).
Ia menyatakan bantuan pangan lebih memungkinkan dan lebih efektif untuk disalurkan. Mujiyono juga menyatakan sudah memeriksa persediaan pangan Jakarta yang cukup untuk dua bulan ke depan.
"Menurut saya pangan, saya juga menyampaikan pendapat by data, minta referensi dan cek update juga, kebutuhan pangan kita di Jakarta Foodstation juga utk 2 bulan ke depan," jelasnya.
Selain itu, dalam proses penyaluran bantuan ia menyarankan menggunakan ojek online kepada masyarakat. Ia tak memungkiri ojol yang merupakan pekerja sektor nonformal menghadapi kesulitan di masa penyebaran corona ini.
Dengan menggandeng ojol, maka mereka akan mendapatkan pendapatan tambahan. Pasalnya, jumlah ojol tidak sedikit, menurutnya jumlahnya di Jakarta mencapai lebih dari satu juta orang.
"Nah mereka itu rata-rata pendapatannya Rp 4,2 sampai 4,9 juta kalo rata-rata penghasilannya 160 ribu. Kalau mereka berperan untuk mendistribusikan itu dari rumah ke rumah tentunya harus dikoordinasikan dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak memungkiri banyak warganya yang ekonominya terdampak karena virus corona telah meluas. Karena itu ia merencanakan memberikan bantuan tunai kepada warga DKI.
Baca Juga: Jokowi Instruksikan Segera Eksekusi Paket Bantuan Pemerintah Saat Corona
Anies mengatakan pemberian bantuan ini masih dalam tahap perencanaan. Ia juga tengah membahas bersama Pemerintah Pusat soal detail kebijakannya ini.
"Kami bersama dengan Pemerintah Pusat sedang menggodok detail kebijakan terkait dengan bantuan untuk masyarakat akibat kondisi perekonomian yang menurun," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2020).
Berita Terkait
-
Diusir Warga Satu Kampung, 7 TKA China Diterbangkan Kembali ke Jakarta
-
Purwakarta akan Batasi Bus AKDP dari Jakarta, Cegah Penularan Virus Corona
-
Operasional Terminal di Jakarta Masih Normal, Tapi Sudah Sepi Penumpang
-
Sempat ke Jakarta, PDP Covid-19 Asal Gresik Meninggal Dunia
-
Cerita Penggali Kubur di Jakarta Saat Corona, Sehari Gali 15 Liang Lahat
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau, CCTV Disita!
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak