Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menceritakan dirinya kerap terjaga hingga dini hari untuk memastikan pendistribusian alat pelindung diri (APD) sampai ke tenaga medis di masing-masing rumah sakit.
Selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni mengatakan, hingga dini hari harus menunggu kabar dari kepala rumah sakit atau karumkit yang meminta bantuan pengiriman APD dari pemerintah pusat.
Namun belakangan, hal tersebut mulai tidak dilakukan lantaran ketersedian pasokan APD yang masih mencukupi di setiap rumah sakit.
"Jadi dua hari terakhir ini saya relatif agak tenang, agak senang karena sudah tidak ada lagi kepala rumah sakit yang kirim SMS kepada saya bapak pimpinan. Biasanya tiap malam saya harus menunggu sampai dengan jam 02.00 WIB dini hari untuk memastikan bahwa rumah sakit-rumah sakit itu mendapatkan APD," tutur Doni dalam rapat virtual dengan Komisi VII DPR pada Senin (6/4/2020).
Meski kebutuhan APD di setiap rumah sakit terdistribusi dengan baik, tetapi pasokan di gudang masih terus menurun setiap harinya.
"Kemudian beberapa barang-barang lainnya sudah sebagian besar terdistribusi, sementara cadangan yang ada di gudang juga setiap hari selalu berkurang dan ada yang masuk, hari ini ada tambahan lagi bapak pimpinan 105 ribu APD," kata Doni.
Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan Indonesia dapat memproduksi secara mandiri alat pelindung diri (APD) berbahan baku lokal namun berstandar internasional.
Keberhasilan tersebut hasil dari koodinasi dengan para ahli di sejumlah perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan serta Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Doni bahkan sempat memperlihatkan APD bewarna putih yang diklaim telah sesuai standar. Hal itu dilakukan dalam rapat virtual bersama Komisi VIII DPR.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Bisa Produksi APD Pakai Bahan Lokal dan Standar WHO
"Kita akan bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal bapak pimpinan. Tadi kami sudah perlihatkan kepada bapak Presiden bahwa ini standar dan ini aman digunakan oleh para dokter," kata Doni, Senin (6/4/2020).
Bahkan, kata Doni, nantinya tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor APD. Namun, dengan catatan kebutuhan APD di negara sendiri sudah memadai dan terpenuhi lebih dahulu.
"Apabila ini bisa kita produksi secara massal dan kebutuhan domestik bisa kita penuhi, insyaallah kita bisa mengirimkan APD ini ke beberapa negara yang hari ini sangat membutuhkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Klaim Bisa Produksi APD Pakai Bahan Lokal dan Standar WHO
-
Sudah Bisa Produksi Sendiri, Indonesia Rencana Ekspor APD ke Negara Lain
-
BNPB Bakal Laporkan Penyalahgunaan APD Tenaga Medis ke Polri
-
Bos BKPM Sebut Bahan Baku APD Jadi Rebutan Antar Negara
-
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Tenaga Medis, Lengkapi APD dan Intensif
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar