Suara.com - Merebaknya virus corona atau Covid-19 di dunia tak hanya menimbulkan krisis bagi sektor kesehatan saja. Tetapi juga memberikan dampak krisis bagi perekonomian global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan dampak krisis ekonomi dari virus Covid-19 lebih parah ketimbang krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 silam.
"Ini lebih kompleks dari 2008, karena mengancam kesehatan mengganggu berbagai sektor termasuk sektor keuangan," kata Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat dengan Anggota Komisi XI DPR RI melalui video teleconference di Jakarta, Senin (6/4/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lantas membandingkan jika krisis tahun 2008 hanya menyentuh sektor keuangan saja. Tetapi pada tahun ini hampir semua sektor terkena dampak negatif virus yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, China ini.
"Pada 2008 dulu jelas karena, sektor keuangan dan korporasi, sekarang ini tidak ada jangkarnya karena tidak ada yang tahu pasti kapan ini terhenti,” katanya.
Untuk meredam dampak negatif virus corona yang makin dalam, pemerintah menggelontorkan dana stimulus fiskal untuk berbagai sektor. Total setidaknya Rp 405,1 triliun yang dikeluarkan pemerintah.
Anggaran jumbo Rp 405,1 triliun yang telah disiapkan tersebut dialokasikan khusus untuk berbagai sektor. Dengan rincian yakni sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan.
Kemudian Rp 110 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, anggaran sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
Selanjutnya anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM.
Baca Juga: Dampak dari Lesunya Perekonomian Akibat Wabah Corona
"Jadi total paket yang disampaikan Bapak Presiden adalah Rp 405,1 triliun, anggaran ini sebelumnya tidak ada dalam APBN 2020," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru