Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyayangkan aksi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta Bersuara yang mengkritik kebijakan Pemprov DKI memberi fasilitas hotel bintang 5 kepada para tenaga medis.
Fadli yang pernah menjadi aktivis mahasiswa menganggap bahwa aksi yang dilakukan sejumlah demisioner ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jakarta Bersuara itu sebagai fenomena yang menyedihkan.
"Sebagai mantan aktivis mahasiswa, fenomena ini menyedihkan," tulis Fadli melalui Twitter pada Selasa (2/4/2020).
Fadli juga menyebut bahwa aksi tersebut mengubah esensi mahasiswa sebagai sebuah agen perubahan.
"Mahasiswa bukan jadi 'agent of change' tapi jadi 'agent of establishment (agen kemapanan). Betul enggak Bang @Ramli Rizal," lanjutnya sambil menyebut nama ekonom Rizal Ramli dalam cuitannya.
Sebelumnya, kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi BEM Jakarta Bersuara menuai sorotan, seusai mengkritik upaya penanggulangan pandemi virus corona di DKI Jakarta.
Dari keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Aliansi BEM Jakarta Bersuara menyoroti kebijakan lockdown yang semula santer disebut ingin diterapkan di DKI Jakarta, sebagai episentrum virus corona.
Menurut Aliansi BEM Jakarta Bersuara, lockdown merupakan keputusan yang terlalu terburu-buru lantaran tidak mempertimbangkan dampak signifikan bagi warga.
Selain itu, Aliansi BEM Jakarta Bersuara mengkritik strategi Gubernur DKI Jakarta dalam menangani virus corona karena dinilai cenderung bersifat politis.
Baca Juga: Enak-enakan Dugem saat Wabah Corona, 71 Pengunjung Diskotek Diciduk Polisi
Salah satunya mengenai fasilitas hotel bintang 5 yang diberikan kepada para tenaga medis yang menangani virus corona. Langkah tersebut dinilai berlebihan.
"Fasilitas hotel bintang 5 untuk tim medis dinilai berlebihan. Lantas apakah itu menjamin bahwa masyarakat Jakarta tidak terinfeksi virus Corona? Karena belum meratanya tindakan pencegahan dari Gubernur Jakarta terkait virus Corona di kalangan masyarakat menengah ke bawah," demikian pernyataan Aliansi BEM Jakarta Bersuara, seperti dikutip, Senin (6/4/2020).
Berita Terkait
-
Aliansi BEM Jakarta Protes Hotel untuk Tenaga Medis, Dikritik Politikus
-
Virus Corona Meluas, Fadli Zon Sebut Jokowi Harusnya Dikelilingi Ahli
-
Fadli Zon: Pemerintah RI Agak Amatir Tangani Virus Corona
-
Kampung Tempat Kos Dilockdown, Pemilik Kos Bantu Penuhi Kebutuhan Mahasiswa
-
Imbas Corona, Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah Kena Diskriminasi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri