Suara.com - Inisiator situs KawalCOVID-19.id, Ainun Najib menilai gaya birokrasi pemerintah pusat dalam menangani virus corona seperti bola pingpong yang saling lempar ke sana ke mari.
Ia menyebut gaya birokrasi pemerintah pusat dengan istilah pingpong yang membantai manusia.
"Pingpong yang membantai manusia. Berapa yang harusnya bisa terselamatkan kalau saja gerak cepat? Hanya bisa kita ketahui 3-4 minggu lagi. 28 DAYS LATER," tulis Najib.
Lewat akun Twitter-nya @ainunnajib, lelaki yang juga menggawangi situs KawalPemilu.org itu melancarkan serangkaian kritik bagi pemerintah pusat terutama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Enak banget ya jadi Menteri Terawan. Ambil nama setelah menunda-nunda, disebut dia lah yang tetapkan status," kata @ainunnajib.
Najib juga menilai selama ini pemerintah daerah telah mati-matian berjuang dalam mengatasi pandemi corona namun usaha itu selalu terganjal adminstrasi pusat yang dinilai Najib berbelit-belit.
"Yang pusing menghadapi lonjakan kasus ya daerah. Yang disuruh ribet mengajukan usulan dan persyaratan administratif ya daerah. Yang eksekusi detailnya PSBB ya daerah," katanya via Twitter.
Menurut Najib, satu minggu penundaan birokrasi akan melipatgandakan jumlah korban yang terinfeksi virus corona hingga 5-6 kali lipat.
"Satu minggu penundaan birokrasi begini, dampaknya jumlah rakyat terinfeksi dan juga kematian naik 5-6 kali lipat. Satu bulan penundaan sama dengan 1000 kali lipat," tukasnya.
Baca Juga: Mulai 12 April Naik Kereta Api Wajib Pakai Masker
Ia pun meminta agar birokrasi untuk penanganan corona dipangkas. Bahkan, ia berani meminta agar peran Menkes yang hanya memberi izin kebijakan untuk dihapus.
"Pak @jokowi mohon pangkas birokrasi. Kalau peran Menkes value-add cuma kasih stempel, hilangkan saja. Jangan pembantaian massal dengan birokrasi," kata Najib.
Hingga saat ini, jumlah kasus corona di Indonesia semakin bertambah. Tercatat per hari Selasa (7/4/2020), ada 2.738 kasus corona yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara itu, jumlah kematian akibat virus ini telah mencapai 221 orang.
Berita Terkait
-
Prabowo Instruksikan Pangkas Birokrasi: Dana Desa dan Makan Gratis Jadi Prioritas
-
Politik dan Hukum Bertabrakan: Kasus Tom Lembong Jadi Alarm untuk Birokrasi
-
Ulasan Novel The Castle Karya Kafka: Potret Dingin Birokrasi yang Membungkam
-
Bualan Politik: Ancaman Nyata saat Rakyat Tak Cek Fakta
-
Sistem Lemah, Visi Tak Berkembang: Catatan dari Sindrom Nobita
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
Lingkaran Korupsi Hutan Mengarah ke Petinggi? Anak Buah Menhut Raja Juli Diperiksa KPK!
-
Ojol Demo di Jakarta Hari Ini, Pramono: Pasti Aman
-
Tol Fatmawati Gratis Bikin Macet Hilang? Ini Kata Gubernur Pramono
-
Istana Masih Teka-teki, Menakar Peluang Mahfud MD Kembali ke Kursi Panas Menko Polkam
-
Zulhas Dorong Pesantren Dirikan Koperasi Desa, Jadikan Pusat Ekonomi Umat
-
Geger Korupsi Haji Seret Kader PBNU, KH Marzuki Mustamar: KPK Angkut Saja Siapapun yang Salah!
-
Gebrakan Gubernur Papua Tengah: Gratiskan Sekolah untuk 24.481 Siswa, Beasiswa Kuliah Disiapkan
-
5 Fakta Demo Akbar 5.000 Ojol Hari Ini: Kepung Istana hingga DPR, Jakarta Waspada Macet!
-
Usai Video Perpisahan Penuh Haru Viral, Jabatan Kepsek SMP N 1 Prabumulih Dikembalikan
-
Iklan Pemerintah di Bioskop: Antara Transparansi dan Propaganda