Suara.com - DPR menyambut baik langkah pemerintah yang mulai membuka data terkait jumlah ODP dan PDP Covid-19. Anggota Komisi IX Kurniasih Mufida berujar bahwa sebelumnya Komisi IX juga telah menyarankan pemerintah transparan soal data tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai data ODP dan PDP Covid-19 dapat meningkatkan kewaspadaan semua pihak. Sehingga ke depan, upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat efektif.
"Transparansi data adalah kunci keberhasilan langkah memutus mata rantai penularan wabah. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi," kata Mufida saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).
Dengan dibukanya data tersebut, Mufida meminta pemerintah agar lebih pro aktif dan masif melakukan trasing data masyrakat baik yang berstatus ODP maupun PDP. Ia berujar trasing dapat dilakukan berbasis data mulai tingkat RT dan RW ditambah dengan tes massal PCR terutama di daerah episentrum sebaran Covid-19.
"Semakin cepat trasing dilakukan akan semakin tercatat data status masyarakat sehingga bisa segera dilakukan tindakan cepat untuk menekan penularan Covid-19," kata Mufida.
Sebelumnya, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) atau PDP virus corona di Indonesia mencapai 10.482 orang. Sementara orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 139.137 orang.
Data itu dibuka oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta, Selasa (14/4/2020). Data ini dibuka atas perintah Presiden Joko Widodo.
"Pasien dalam pengawasan 10.482 PDP. Termasuk kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang," kata Yurianto.
Jumlah pasien meninggal dunia karena virus corona hingga Selasa 14 April 2020 berjumlah 459 orang. Sementara seluruhh pasien yang positif virus corona di Indonesia sebanyak 4.839 orang.
Baca Juga: Liga 1 Dihentikan karena Corona, Dedi Tak Bisa Lupakan Laga Arema Vs Persib
Pasien yang meninggal akibat COVID-19 bertambah 60 orang. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif bertambah 282 kasus. Pasien sembuh bertambah 46 orang sementara yang meninggal bertambah 60 kasus.
"Ini keprihatinan yang sangat mendalam bagi negara dan kita tidak mungkin lagi berdiam diri tidak melanjutkan pekerjaan yang besar ini dan tidak semakin merapatkan barisan untuk bergotong royong," kata Yuri.
Berita Terkait
-
Lebih dari 100 Ribu Sembako Dikirim ke Malaysia, Tak Semua WNI Dapat
-
PSBB Hari Pertama, Jumlah Penumpang di Stasiun Depok Baru Langsung Anjlok
-
Liga 1 Dihentikan karena Corona, Dedi Tak Bisa Lupakan Laga Arema Vs Persib
-
Sebulan Terinfeksi Corona, Menhub Budi Karya: Saya Tidak Menyerah
-
Balasan Menohok Kaesang, Disindir Tak Berdonasi saat Wabah Corona
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi