Suara.com - Foto perbandingan bantuan sembako atau bantuan sosial (bansos) Jawa Barat dengan DKI Jakarta beredar di media sosial. Disebut-sebut, bantuan dari Jabar lebih banyak dari DKI Jakarta. Apa benar demikian?
Salah satu yang membagikan ulang foto dan mempertanyakan kebenaran tersebut adalah pengguna Twitter dengan akun @narkosun.
"Banyak beredar foto perbandingan bansos DKI vs Jawa Barat di TL. Beneran kah seperti ini," tulis akun itu seperti dikutip Suara.com, Jumat (17/4/2020).
Dalam foto itu, tampak paket sembako dari Jawa Barat berisi barang-barang senilai Rp 350.000 dan uang tunai sebesar Rp 150.000. Sementara, paket sembako dari DKI Jakarta berupa barang sebesar Rp 149.500 tanpa uang tunai di dalamnya.
Tanggapan warganet
Banyak pengguna media sosial, termasuk Twitter dan Facebook yang meninggalkan komentar terkait berita foto perbandingan bantuan sembako dari Jabar dan DKI Jakarta ini.
Ada yang memilih untuk tetap bersyukur.
"Bersyukur aja yang udah dapat lah, kita-kita aja yang tidak dapat diam saja, memang orang kurang bersyukur kalau sampai membanding-bandingkan," komentar Toni Setiawan.
"Jika ada yang tanya kok saya nggak terima? Yang mendapatkan bantuan atau sembako itu yang berhak menerimanya, ada lho yang merasa sudah mampu dan menerima, mengembalikan atau menolak bantuan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah," komentar dari Dedy Soebrata.
Baca Juga: Ada Corona, Tiara Terpaksa Tetap Keliling Jualan Donat agar Tak Kelaparan
"Wajar ajalah, Alhamdulillah masih diberikan. Penduduk jakarta lebih banyak, dan banyak orang Jawa Barat cari makannya di Jakarta. Bersyukur lebih baik," tulis Muhammad Nur.
Beberapa warganet mencurigai ada oknum 'tukang sunat' bantuan sembako dan bantuan sosial.
"Otak pejabat daerah setingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, ya seperti itu, hobi jadi tukang sunat," tulis Aswar R**.
"Dari atas bener, sampai ke masyarakat yang nggak bener, banyak disunat di jalan," komentar Sigo**.
Terdapat pula warganet yang menyayangkan bantuan ada yang diserahkan di jalan, sementara yang di rumah aja malah tidak dapat.
"Bantuan diserahkan ke jalan-jalan, kami disuruh di rumah. Ojol dan pedagang yang viral yang dibantu, kami bagaimana?" tulis Arman Mo****.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
Status Dicabut, Masjid Agung Bandung Tak Lagi Masjid Raya
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
Jakarta Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, Waspada Kelembapan Udara Meningkat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional