Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (20/4/2020) siang. Ia menekankan ihwal pengujian sampel secara masif baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
Jokowi menyatakan, uji sampel harus selaras dengan pelacakan yang progresif serta melakukan isolasi terhadap orang yang terpapar virus corona atau Covid-19 secara ketat. Hal itulah yang harus ditekankan pada seluruh kepala daerah.
"Kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota mengenai pentingnya pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat. Tiga hal ini yang terus ditekankan kepada daerah," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin siang.
Jokowi juga turut mengapresiasi cara konsultasi medis yang dilakukan menggunakan teknologi telemedicine. Menurutnya, hal tersebut harus terus dikembangkan agar kontak pasien dan dokter berkurang.
"Saya juga sangat mengapresiasi cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi dan ini saya kira harus dikembangkan lagi yaitu telemedicine agar ini terus ditingkatkan jumlahnya, sehingga kontak antara pasien dan dokter bisa dikurangi," katanya.
Selain itu, Jokowi meminta agar manajemen rumah sakit harus diperhatikan. Setidaknya, harus ada prioritas bagi pasien yang lebih dulu perlu penanganan secara intensif di rumah sakit.
"Ini untuk atasi over capacity dari rumah sakit rujukan yang kami miliki. Betul-betul manajemen harus diatur betul. Mana sedang, ringan, berat dan yang butuh penanganan lebih intensif di rumah sakit," ujar dia.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar sistem data dan informasi diberikan secara terbuka pada seluruh pihak. Sebab, dia mengklaim jika pemerintah tidak pernah menutupi data kasus Covid-19 sejak awal.
"Kemudian mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap lagi kami menutupi. Tidak ada sejak awal kami menutupi masalah yang ada," tutupnya.
Baca Juga: Mahfud MD Bela Perppu Corona Jokowi yang Digugat Amien Rais Dkk ke MK
Berita Terkait
-
6 Website Resmi Cek Persebaran Virus Corona di Pulau Jawa
-
Viral Video Satu Kampung Rapid Test Setelah Seorang Warga Positif Corona
-
Layanan Digital Kian Eksis di Tengah Pandemi Corona
-
Waduh! Uji Klinis Vaksin Corona di China Terbengkalai karena Pasien Sedikit
-
Peneliti: Virus Corona Bertahan di Testis, Membuat Pria Lebih Rentan
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji