Suara.com - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta kepolisian menjelaskan maksud dari wacana kelompok Anarko Sindikalis akan menjarah Pulau Jawa yang batal terjadi pada 18 April 2020.
Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, informasi yang disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana bisa menimbulkan kepanikan di masyarakat meski tidak terjadi pada 18 April kemarin, sehingga perlu dijelaskan.
"Ada efek dari informasi itu, bisa terjadi kepanikan di masyarakat, ini juga harus dijelaskan pihak kepolisian, jadi jangan sampai tanggal 18 gak terjadi ya sudah nggak ada apa-apa begitu saja, ini harus dijelaskan oleh pihak kepolisian," kata Fikri kepada Suara.com pada Senin (20/4/2020).
Menurut Fikri, polisi bisa disebut tengah membangun opini publik tanpat bukti demi membatasi ruang gerak warga yang takut keluar karena ada ancaman keamanan.
"Agar masyarakatnya tertib, informasi-informasi itu bisa saja dibuat, tujuannya kan agar masyarakat gak keluar rumah karena kerawanan keamanan dan segala macam, itu tidak bagus di tengah pandemi seperti ini."
Dia juga mempertanyakan, mengapa setelah menangkap tiga tersangka yang disebut polisi sebagai Anarko Sindikalis, banyak orang yang ditangkap di jalanan, termasuk menunjukkan barang bukti buku-buku yang sama sekali tidak berhubungan dengan ancaman terhadap ideologi negara.
"Ini juga jadi pertanyaan kita apakah memang ada operasi yang dilakukan oleh kepolisian?" lanjutnya.
Jika operasi itu memang ada, menurut Fikri, ini bertolak belakang dengan Kementerian Hukum dan HAM yang baru saja membebaskan puluhan ribu narapidana saat pandemi Corona melalui program asimilasi.
"Sementara Kemenkumham punya aturan membebaskan napi sementara disisi lain polisi justru melakukan proses penangkapan terhadap orang yang diduga anarko, ini kan kontraproduktif sekali," katanya.
Baca Juga: Protes Lewat Coretan Rakyat Tak Butuh Negara, 10 Anarko Punk Ditangkap
Berita Terkait
-
Polisi Sebut Anarko akan Jarah Pulau Jawa, YLBHI: Takuti Warga Tanpa Fakta
-
Terkuak! Polisi Akui Pius yang Ngaku Ketua Anarko adalah Pencuri Helm
-
Video Orang Ngaku Ketua Anarko Sindikalis, Publik Ngakak karena Tahu Palsu
-
Sebut Anarko Akan Menjarah Pulau Jawa 18 April, Polisi Dinilai Berlebihan
-
DPR Desak Polisi Pastikan Motif Pelaku Vandalisme Kelompok Anarko
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas