Suara.com - Anggota Komisi V DPR Irwan menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terlambat untuk mengeluarkan kebijakan melarang warga mudik ke kampung halaman. Sebab, menurutnya banyak masyrakat yang justru sudah mudik sejak virus Covid-19 mencuat di tanah air.
Sejumlah kasus terpapar hingga posisit Covid-19 yang ditularkan oleh pemudik di kampung halaman mereka juga sudah ditemukan. Karena itu, Irwan menilai kebijakan pelarangan mudik sudah terlambat.
"Pertama saya apresiasi walaupun dengan catatan sangat lambat respon Presiden ini. Karena Coronanya sudah keburu menyebar dari beberapa yang terbukti masuk golongan mudik, mudik duluan. Dan kemudian menjadi carrier di Pulau Jawa termasuk di luar Pulau Jawa karena yang positif di luar Pulau Jawa karena habis berkunjung dari Jakarta," ujar Irwan kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).
Ia meminta kepada Jokowi agar dapat mengawasi kebijakannya sendiri tentang larangan mudik. Apakah kebijkan tersebut diiringi kebijakan lainnya oleh para pembantu di jajaran menteri atau malah sebaliknya.
Sebab, menurut dia, tidak jarang kebijakan Jokowi justru mendapat koreksi dari para pembantunya.
"Kedua, berdasarkan pengalaman perintah Presiden ini harus dikontrol, harus betul-betul kontrol ke pembantunya, dalam hal ini Pak Luhut, Plt Menhub. Karena sering kali perintah presiden atau imbauan, kali ini larangan mudik, sering kali justru dibantah oleh pembantunya sendiri," ujar Irwan.
"Beberapa kali dikoreksi, lingkaran Istana saling membantah. Jadi perintah Presiden soal larangan mudik, harus dimonitoring oleh Presiden, apakah dijalankan oleh pembantunya," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi membuat kebijakan untuk melarang warga mudik saat libur Lebaran. Jokowi larang mudik karena wabah Corona.
Jokowi menyebut sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik bagi ASN ,TNI, Polri dan pegawai BUMN.
Baca Juga: Berawal dari Tali Rafia, Iwan Fals Beraksi Rampas Sepeda Motor Ibu-ibu
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa.
"Dari sini lah saya ingin mengambil keputusan setelah larangan mudik Pegawai BUMN, ASN , TNI Polri sudah kita lakukan," lanjut dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Larang Mudik, Polisi Perketat Kendaraan Keluar Jakarta
-
Corona Bikin Usahanya Tutup, Tukang Pijat Tunanetra Bingung Cari Makan
-
Tak Ada Physical Distancing, Ratusan Warga Surabaya Antre Sembako Murah
-
Peneliti Temukan Pasien Corona Covid-19 Berisiko Alami Kelumpuhan
-
Gubernur Jateng Minta Kabupaten Demak dan Kendal Bersiap Ikut PSBB Corona
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?
-
Fakta Baru Kebakaran Ruko Terra Drone: Pemilik Lepas Tangan, Perawatan Rutin Nihil
-
5 Momen Dasco Jadi 'The Crisis Manager' di Tahun 2025
-
Dampak Banjir dan Longsor Sumut Kian Parah, 360 Orang Meninggal dan Puluhan Ribu Mengungsi
-
Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik