Suara.com - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyinggung krisis tahun 1998 ketika menjelaskan dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Menurut JK, sapaannya, ketika krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia masih bisa meminta bantuan ke negara lain. Tapi saat ini langkah itu kecil kemungkinan dilakukan.
Hal ini disampaikan Jusuf Kalla dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di tvOne pada Selasa (21/4/2020) malam.
"Beda Krisis 1998 kita susah tapi bisa minta bantuan keluar. Sekarang siapa yang mau kita minta bantuan keluar kan? Artinya kekuatan dalam kita, harus kita siapkan," kata JK kepada pembawa acara Karni Ilyas melalui teleconference.
Jusuf Kalla mengakui ini bukan pilihan yang mudah. Sebab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus mau berkorban untuk mengatasi pandemi ini.
Tapi ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan menyelesaikan penyebab penyebaran virus corona.
Karni Ilyas kemudian bertanya tentang sektor keuangan yang ikut terdampak pandemi ini.
"Menurut Pak JK, kita harus bagaimana? Kita harus cetak uang, karena meminjam juga sudah sulit, atau harus diapakan APBN yang ada?" tanya Karni Ilyas.
"Kombinasi kedua-duanya. Pertama, APBN-nya harus berhemat untuk kebutuhan yang tidak penting. Termasuk pengurangan anggaran pembangunan. Itu harus dikurangi," jawab Jusuf Kalla.
Baca Juga: Sidang Isbat 1 Ramadhan 2020, Kemenag Pantau Hilal di 82 Titik
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 berbeda dengan bencana lain.
"Kita mengalami berbagai bencana. Bencana alam contohnya, apakah tsunami di Aceh, gempa di Jogja. Yang kita selesaikan akibatnya. Begitu tsunami satu hari selesai. Akibatnya kita selesaikan," ujarnya.
Tapi sekarang ini, menurut JK, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus menyelesaikan sebab sekaligus akibat secara bersama-sama.
Ia melanjutkan, "Kita juga pernah mengalami krisis ekonomi tahun 1998. Tapi waktu itu yang kena cuma tiga negara. Indonesia, Thailand dan Korea. Kita masih bisa minta bantuan ke IMF dan Jepang".
Pada masa itu, menurut JK, Indonesia bisa melalui krisis ekonomi 1998 meskipun dengan pengorbanan yang besar.
Kondisi krisis 1998 sangat berbeda dengan pandemi Covid-19 saat ini. Sebab, berbagai negara di seluruh dunia kekinian tengah dilanda wabah tersebut.
Berita Terkait
-
Bagikan Bansos di Sawah Besar, Polres Metro Jakpus Ajak Eks Narapidana
-
Di Masa Pandemi, Warga Diminta Ikuti Imbauan Pemerintah Bukan Sumber Lain
-
Kata PBB Tentang Virus Corona: Dunia Terancam Dilanda Kelaparan
-
Wakil Ketua DPR Dorong Kementerian Perindustrian Bisa Penuhi Kebutuhan APD
-
Dampak Corona, Panti Pijat Tutup dan Penyandang Tunanetra Dirumahkan
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas