Suara.com - Karantina wilayah di India dengan penduduk 1,3 miliar diperpanjang dua minggu lagi sampai tanggal 18 Mei, di tengah terus meningkatnya kasus Covid-19 di negara itu. Pemerintah India mengeluarkan peraturan baru yang dikeluarkan Jumat (01/05) dengan penerapan sistem zonasi merah, hijau dan oranye.
Zona merah berarti daerah paling terdampak, dan langkah melonggarkan akan dipertimbangkan pemerintah di daerah yang dianggap kurang berbahaya atau zona hijau.
India melakukan lockdown sejak 24 Maret, dengan lebih dari 35.000 kasus positif Covid-19 secara nasional. Pernyataan kementerian dalam negeri menetapkan perpanjangan sampai 18 Mei, dan menyebutkan terdapat "kemajuan penting terkait kondisi Covid-19".
Paling tidak 1.100 orang meninggal di India namun banyak kalangan percaya, jumlah kasus infeksi dan kematian jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan.
24 Maret lalu, karantina wilayah ini dimulai dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan saat itu kepada penduduk India yang berjumlah sebanyak 1,3 miliar jiwa, bahwa satu-satunya cara menyelamatkan mereka dari virus corona adalah untuk tidak bepergian.
"Akan ada larangan total untuk keluar dari rumah Anda," kata Modi dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa (24/03).
"Seluruh negeri akan lockdown, lockdown total," ujarnya kemudian.
Dia mengimbau agar orang-orang tidak panik--tetapi orang banyak dengan cepat menyerbu toko-toko di ibu kota, Delhi, dan kota-kota lain, sebelum peraturan berlaku.
Belum jelas apakah nantinya warga boleh ke luar rumah untuk sekedar membeli makanan dan kebutuhan pokok lainnya, setelah aturan itu diterapkan. Karantina wilayah ini ditempuh setelah terjadi peningkatan tajam kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Tercatat ada 519 kasus yang dikonfirmasi di seluruh India dan 10 kematian.
Baca Juga: Virus Corona di Kremlin: Perdana Menteri Rusia Positif Covid-19
India--yang memiliki populasi 1,3 miliar--bergabung dengan daftar negara yang memberlakukan kebijakan lockdown. Adapun di seluruh dunia, terdapat lebih dari 400.000 kasus positif, berdasarkan data Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat. Korban meninggal mencapai lebih dari 18.000 ribu orang.
Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan karantina wilayah dilakukan "untuk menyelamatkan setiap warga negara".
Modi memperingatkan bahwa jika India tidak "menangani 21 hari ini dengan baik, maka negara kita ... akan mundur 21 tahun."
"Kita harus membayar biaya ekonomi ini, tetapi [itu] adalah tanggung jawab semua orang."
Dua kemudian mengunggah status di akun Twitter-nya untuk memperingatkan bahwa pembelian barang secara berlebihan hanya akan menyebarkan penyakit. Dia mengatakan pemerintah akan memastikan pasokan.
Akan tetapi, di Delhi dan pusat keuangan Mumbai, orang-orang yang khawatir akan kekurangan pasokan, cepat-cepat memadati toko dan apotik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu