Suara.com - Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan pembagian bantuan pemerintah untuk para pengemudi komersial saat ini belum merata.
"Itu ada (bantuan). Tapi masih belum menyeluruh. Kan pemerintah melalui presiden sudah menyatakan akan memberikan bantuan kepada angkutan umum. Melalui Polri penyalurannya, sudah dilakukan beberapa. Cuma memang belum seluruhnya merata," kata Shafruhan saat dihubungi Suara.com, Senin (4/5/2020).
Menurutnya, masih banyak sopir di Jakarta yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Jadi banyak juga awak angkutan yang belum terima apa-apa," ungkapnya.
Shafruhan mengatakan, belum meratanya bantuan untuk sopir angkutan darat yang terimbas wabah virus corona ini lantaran ada keterbatasan pergerakan dan pendataan.
"Ya mungkin mereka punya keterbatasan pergerakan dan data juga jadu serba salah. Jadi banyak juga awak angkutan yang belum terima apa-apa," kata dia.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melaksanakan program keselamatan seperti program kartu pekerja.
Program tersebut, kata Jokowi, mengombinasikan bantuan sosial (bansos) dan pelatihan kepada pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek.
"Polri akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja, namanya program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan," ujar Jokowi melalui video konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Baca Juga: Organda Dukung Larangan Mudik, Namun ...
Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut target sasaran yang diberikan yakni 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kenek. Mereka akan diberikan insentif senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan.
"Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," ucap Jokowi.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Pakai Kemeja Merah Berlogo Palu Arit?
-
Tugas Sekolah Anaknya Dipolitisasi Denny Siregar, Istri AHY Ngadu ke Jokowi
-
Desak Kartu Prakerja Disetop, Fadli Zon: Warga Butuh BLT, Bukan Pelatihan
-
Jokowi Minta Data Penerima Bansos Transparan, Agar Tak Timbulkan Kecurigaan
-
Jokowi: Awasi Ketat Kluster Pekerja Migran, Jemaah Tabligh dan Industri
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar