Suara.com - Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan pembagian bantuan pemerintah untuk para pengemudi komersial saat ini belum merata.
"Itu ada (bantuan). Tapi masih belum menyeluruh. Kan pemerintah melalui presiden sudah menyatakan akan memberikan bantuan kepada angkutan umum. Melalui Polri penyalurannya, sudah dilakukan beberapa. Cuma memang belum seluruhnya merata," kata Shafruhan saat dihubungi Suara.com, Senin (4/5/2020).
Menurutnya, masih banyak sopir di Jakarta yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Jadi banyak juga awak angkutan yang belum terima apa-apa," ungkapnya.
Shafruhan mengatakan, belum meratanya bantuan untuk sopir angkutan darat yang terimbas wabah virus corona ini lantaran ada keterbatasan pergerakan dan pendataan.
"Ya mungkin mereka punya keterbatasan pergerakan dan data juga jadu serba salah. Jadi banyak juga awak angkutan yang belum terima apa-apa," kata dia.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melaksanakan program keselamatan seperti program kartu pekerja.
Program tersebut, kata Jokowi, mengombinasikan bantuan sosial (bansos) dan pelatihan kepada pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kenek.
"Polri akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja, namanya program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan," ujar Jokowi melalui video konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).
Baca Juga: Organda Dukung Larangan Mudik, Namun ...
Mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut target sasaran yang diberikan yakni 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kenek. Mereka akan diberikan insentif senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan.
"Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," ucap Jokowi.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Pakai Kemeja Merah Berlogo Palu Arit?
-
Tugas Sekolah Anaknya Dipolitisasi Denny Siregar, Istri AHY Ngadu ke Jokowi
-
Desak Kartu Prakerja Disetop, Fadli Zon: Warga Butuh BLT, Bukan Pelatihan
-
Jokowi Minta Data Penerima Bansos Transparan, Agar Tak Timbulkan Kecurigaan
-
Jokowi: Awasi Ketat Kluster Pekerja Migran, Jemaah Tabligh dan Industri
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum