Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah dibuka secara transparan. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan terkait program jaring pengaman sosial.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa program jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, dana desa sudah berjalan.
Ia pun meminta agar bansos segera cepat diberikan pada minggu ini kepada keluarga yang terdampak covid-19.
"Saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik. saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," katanya.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk menyisir warga mana yang belum mendapat bansos dari pemerintah.
"Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah. Agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan) segera bisa dicarikan solusinya," katanya lagi.
Tak hanya itu, Jokowi menginginkan agar jajarannya mengatur waktu dengan baik, sehinga bantuan sosial dari pemerintah dan daerah bisa segera terdistribusi dengan baik.
Bahkan Jokowi meminta dibuat hotline pengaduan agar bisa diketahui adanya penyimpangan dalam hal penyaluran bansos.
Baca Juga: Berdamai usai Ribut Bansos, Anak Ibu RT dan Warga di Koja Tetap Tersangka
"Persoalan timing betul-betul harus dimanage secara baik. karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa. Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Berdamai usai Ribut Bansos, Anak Ibu RT dan Warga di Koja Tetap Tersangka
-
Jokowi: Awasi Ketat Kluster Pekerja Migran, Jemaah Tabligh dan Industri
-
Jokowi Minta PSBB Dievaluasi: Mana yang Kebablasan, Mana yang Kendor
-
Ribut Gara-gara Bansos di Koja, Kedua Belah Pihak Akhirnya Damai
-
Jokowi Digugat ke PTUN, soal Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Panduan Lengkap Daftar Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Cetak Kartu SNBP 2026
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag