Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah dibuka secara transparan. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan terkait program jaring pengaman sosial.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa program jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, dana desa sudah berjalan.
Ia pun meminta agar bansos segera cepat diberikan pada minggu ini kepada keluarga yang terdampak covid-19.
"Saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik. saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," katanya.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk menyisir warga mana yang belum mendapat bansos dari pemerintah.
"Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah. Agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan) segera bisa dicarikan solusinya," katanya lagi.
Tak hanya itu, Jokowi menginginkan agar jajarannya mengatur waktu dengan baik, sehinga bantuan sosial dari pemerintah dan daerah bisa segera terdistribusi dengan baik.
Bahkan Jokowi meminta dibuat hotline pengaduan agar bisa diketahui adanya penyimpangan dalam hal penyaluran bansos.
Baca Juga: Berdamai usai Ribut Bansos, Anak Ibu RT dan Warga di Koja Tetap Tersangka
"Persoalan timing betul-betul harus dimanage secara baik. karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa. Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," imbuhnya.
Berita Terkait
- 
            
              Berdamai usai Ribut Bansos, Anak Ibu RT dan Warga di Koja Tetap Tersangka
 - 
            
              Jokowi: Awasi Ketat Kluster Pekerja Migran, Jemaah Tabligh dan Industri
 - 
            
              Jokowi Minta PSBB Dievaluasi: Mana yang Kebablasan, Mana yang Kendor
 - 
            
              Ribut Gara-gara Bansos di Koja, Kedua Belah Pihak Akhirnya Damai
 - 
            
              Jokowi Digugat ke PTUN, soal Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?