Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah dibuka secara transparan. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan terkait program jaring pengaman sosial.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapat laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa program jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, dana desa sudah berjalan.
Ia pun meminta agar bansos segera cepat diberikan pada minggu ini kepada keluarga yang terdampak covid-19.
"Saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik. saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," katanya.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk menyisir warga mana yang belum mendapat bansos dari pemerintah.
"Saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah. Agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat (bantuan) segera bisa dicarikan solusinya," katanya lagi.
Tak hanya itu, Jokowi menginginkan agar jajarannya mengatur waktu dengan baik, sehinga bantuan sosial dari pemerintah dan daerah bisa segera terdistribusi dengan baik.
Bahkan Jokowi meminta dibuat hotline pengaduan agar bisa diketahui adanya penyimpangan dalam hal penyaluran bansos.
Baca Juga: Berdamai usai Ribut Bansos, Anak Ibu RT dan Warga di Koja Tetap Tersangka
"Persoalan timing betul-betul harus dimanage secara baik. karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa. Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Berdamai usai Ribut Bansos, Anak Ibu RT dan Warga di Koja Tetap Tersangka
-
Jokowi: Awasi Ketat Kluster Pekerja Migran, Jemaah Tabligh dan Industri
-
Jokowi Minta PSBB Dievaluasi: Mana yang Kebablasan, Mana yang Kendor
-
Ribut Gara-gara Bansos di Koja, Kedua Belah Pihak Akhirnya Damai
-
Jokowi Digugat ke PTUN, soal Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan