Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan program Kartu Prakerja yang digadang-gadang sebagai solusi di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, saat ini warga lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibandingkan pelatihan online.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut ada empat alasan mengapa Kartu Prakerja harus segera dihentikan. Alasan yang pertama, program janji kampanye Jokowi tersebut tidak mampu menjawab krisis yang dihadapi di tengah pandemi corona.
"Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online," kata Fadli dikutip Suara.com dari akun Twitter miliknya, Senin (4/5/2020).
Menurutnya, pelatihan online yang diberikan akan sia-sia sebab saat ini hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal tutup terkena dampak vius corona.
Alasan kedua, skema program Kartu Prakerja tidak masuk akal dan bermasalah. Pemerintah mengubah tujuan awal program Kartu Prakerja menjadi membantu warga terdampak corona.
"Apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp 5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal," ungkapnya.
Ketiga, validasi data penerima bantuan Kartu Prakerja tidak jelas kriteria dan parameternya. Semua orang yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan program.
Bahkan, proses seleksi juga dilakukan secara random tanpa melibatkan verifikasi data. Hal ini berpotensi besar mengarah pada penyelewengan.
Alasan terakhir adalah mitra yang ditunjuk oleh pemerintah tidak kompeten. Fadli mengkritisi materi yang dilatihkan tidak masuk akal bahkan hanya berupa pelatihan dasar saja yang bisa didapatkan secara gratis melalui YouTube.
Baca Juga: Bayar Rp 2 Juta, Suryono Nekat Masukan Mobil ke Truk Demi Mudik ke Lampung
"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra?" tuturnya.
Fadli menyebut, bila program Kartu Prakerja tetap dilanjutkan maka bisa menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Ia juga menyebut banyak pihak yang sudah mulai mencium 'bau amis' dari program ini.
Oleh karenanya, Fadli mendesak agar pemerintah bisa berpikir lebih luas dan segera menghentikan program Kartu Prakerja. Saat ini pemerintah harus fokus dalam penanganan warga terdampak wabah dengan mengalihkan anggaran Kartu Prakerja ke BLT.
"Biaya pelatihan Kartu Prakerja yang tak masuk akal tadi harus segera dipangkas, dihentikan dan dialihkan BLT untuk memperluas penerima bantuan di tengah krisis ini," tegasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta PSBB Dievaluasi: Mana yang Kebablasan, Mana yang Kendor
-
Kejanggalan Kartu Prakerja Dibongkar, Sandiaga Uno: Saya Husnuzon Saja
-
DPR Disentil Abaikan Isu Corona, Andre Rosiade Serang Balik Najwa Shihab?
-
Beberkan Bukti Foto Jokowi Lulusan UGM, Alumni UGM Malah Diancam UU ITE
-
Mulai 2 Mei, Ruangguru Cabut Materi Pelajaran Prita Dari Program Prakerja
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar