Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan program Kartu Prakerja yang digadang-gadang sebagai solusi di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, saat ini warga lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibandingkan pelatihan online.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut ada empat alasan mengapa Kartu Prakerja harus segera dihentikan. Alasan yang pertama, program janji kampanye Jokowi tersebut tidak mampu menjawab krisis yang dihadapi di tengah pandemi corona.
"Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online," kata Fadli dikutip Suara.com dari akun Twitter miliknya, Senin (4/5/2020).
Menurutnya, pelatihan online yang diberikan akan sia-sia sebab saat ini hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal tutup terkena dampak vius corona.
Alasan kedua, skema program Kartu Prakerja tidak masuk akal dan bermasalah. Pemerintah mengubah tujuan awal program Kartu Prakerja menjadi membantu warga terdampak corona.
"Apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp 5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal," ungkapnya.
Ketiga, validasi data penerima bantuan Kartu Prakerja tidak jelas kriteria dan parameternya. Semua orang yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan program.
Bahkan, proses seleksi juga dilakukan secara random tanpa melibatkan verifikasi data. Hal ini berpotensi besar mengarah pada penyelewengan.
Alasan terakhir adalah mitra yang ditunjuk oleh pemerintah tidak kompeten. Fadli mengkritisi materi yang dilatihkan tidak masuk akal bahkan hanya berupa pelatihan dasar saja yang bisa didapatkan secara gratis melalui YouTube.
Baca Juga: Bayar Rp 2 Juta, Suryono Nekat Masukan Mobil ke Truk Demi Mudik ke Lampung
"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra?" tuturnya.
Fadli menyebut, bila program Kartu Prakerja tetap dilanjutkan maka bisa menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Ia juga menyebut banyak pihak yang sudah mulai mencium 'bau amis' dari program ini.
Oleh karenanya, Fadli mendesak agar pemerintah bisa berpikir lebih luas dan segera menghentikan program Kartu Prakerja. Saat ini pemerintah harus fokus dalam penanganan warga terdampak wabah dengan mengalihkan anggaran Kartu Prakerja ke BLT.
"Biaya pelatihan Kartu Prakerja yang tak masuk akal tadi harus segera dipangkas, dihentikan dan dialihkan BLT untuk memperluas penerima bantuan di tengah krisis ini," tegasnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta PSBB Dievaluasi: Mana yang Kebablasan, Mana yang Kendor
-
Kejanggalan Kartu Prakerja Dibongkar, Sandiaga Uno: Saya Husnuzon Saja
-
DPR Disentil Abaikan Isu Corona, Andre Rosiade Serang Balik Najwa Shihab?
-
Beberkan Bukti Foto Jokowi Lulusan UGM, Alumni UGM Malah Diancam UU ITE
-
Mulai 2 Mei, Ruangguru Cabut Materi Pelajaran Prita Dari Program Prakerja
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf