Suara.com - Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengecam keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengizinkan transportasi umum boleh beroperasi.
Menurutnya Budi sudah tidak bisa lagi berpikir matang dalam mengeluarkan kebijakan.
Karena itu, Shahrufan meminta agar Budi segera dicopot. Pasalnya kebijakan ini disebutnya hanya akan memperlambat penanganan virus corona covid-19.
"Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan pak menteri, jika sudah tidak mampu berpikir diganti saja lah," ujar Shahrufan saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).
Ia menyayangkan Budi seperti tidak menyadari bahaya penularanan corona di transportasi umum. Terlebih lagi Budi sudah pernah dinyatakan positif corona.
"Beliau kan merasakan itu (Covid-19), mestinya beliau lebih sensitif, karena beliau pernah terkena dampak virus tersebut," jelasnya.
Karena itu, ia meminta agar Budi lebih bersabar menunggu sampai penanganan corona tuntas sebelum mengizinkan angkutan umum beroperasi demi memulihkan ekonomi.
Ia menyatakan bisnis transportasi umum yang dibayar harian saja bisa melakukannya.
"Rugi apa dia? Katakan 50 persen dipotong, Menteri tetap digaji. Kalau kita, kita gak kerja, gak dapat uang. Kita mau berkorban karena apa boleh buat. Kita mau semua rakyat Indonesia terselamatkan dari covid-19."
Baca Juga: Menhub Budi Karya: Bu Neng Gak Boleh Mudik, Tapi Jika Tugas ke Tasik Monggo
Sebelumnya, seluruh moda transportasi di Indonesia akan dibuka kembali mulai Kamis (7/5/2020) besok. Hal ini dilakukan pasca pemberlakuan pembatasan dampak virus corona.
Hal itu dinyatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
“Intinya penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan,” kata Budi.
Berita Terkait
-
Menhub Izinkan Transportasi Beroperasi, DPR: Penanganan Pandemi Amburadul
-
Roy Suryo Minta Najwa Shihab Undang Menhub dan Jokowi Soal Ribut 'Mudik'
-
Buka Lagi Transportasi, Pimpinan MPR: Bukti Pemerintah Gagal Tangani Corona
-
4 Kebijakan Transportasi dan Aturan Mudik yang Diubah Menhub
-
Buka Kembali Transportasi, Yunarto: Menhub Alumni Corona yang Lupa Sejarah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO