Pusat Bolehkan Pejabat Keluar Kota, Pemprov DKI: Harus Ada Surat Tugas

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

Aturan ini memberikan kelonggaran masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan membolehkan seseorang pergi ke luar daerah, tetapi dengan ketentuan sendiri.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hanya ada tiga kriteria yang dibolehkan untuk bepergian ke luar kota. Di antaranya orang sakit, urusan pekerjaan dan bisnis, serta instansi pemerintah atau swasta.

Syafrin menjelaskan, para pejabat dari pemerintahan tidak bisa langsung keluar masuk daerah seenaknya selama aturan ini berlaku. Pejabat harus membawa surat tugas dari instansinya.

"Kalau instansi pemerintah kan ada surat tugas. Kita paham ada surat tugas, otomatis bisa berjalan," ujar Syafrin saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).

Selain itu, mahasiswa dan imigran yang dari luar negeri juga diperbolehkan pulang. Namun, syaratnya harus memenuhi protokol kesehatan di tengah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

"Kalau dari luar negeri kita sudah paham, kalau mereka akan ke Indonesia. Kita fasilitasi sampai kampungnya. Demikian juga dengan pekerja imigran Indonesia. Tentu, syaratnya harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19," jelasnya.

Meski ada pengecualian untuk keluar masuk daerah, Syafrin mengatakan angkutan umum lintas daerah tak beroperasi. Jika ingin pergi, hanya boleh menggunakan kendaraan pribadi.

"Ya sampai saat ini kan di PM 25 (Permenhub 25/2020) ada larangan untuk tidak beroperasi," katanya.

Baca Juga: Menhub Izinkan Transportasi Beroperasi, Organda: Kalau Tak Bisa Mikir Ganti

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 menegaskan tidak ada perubahan terkait aturan larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona covid-19. Warga tetap dilarang mudik.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Doni Monardo mengatakan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) yang beredar bukan melonggarkan aturan mudik, sehingga larangan mudik tetap berlaku.

"Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. artinya, mudik dilarang, titik! saya tegaskan sekali lagi mudik dilarang, titik! Adapun SE yang kami terbitkan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah," kata Doni Monardo di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (6/5/2020).