Suara.com - Ribut Manurung dan E. Simanjuntak termangu di pintu masuk tempat bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dua petugas yang bekerja di Perusahaan Otobus (PO) itu seret penghasilan.
Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan larangan mudik melalui rapat terbatas pada Selasa (21/4/2020) lalu, keduanya tak lagi menjual tiket. Ribut bekerja pada PO Murni Jaya, sedangkan Simanjuntak bekerja pada PO Laju Prima.
"Dari tanggal 23 Maret sudah enggak ada pemasukan. Kami melayani konsumen, penjualan tiket. Pas Pak Jokowi bilang ada larangan mudik, kami sudah tidak jual tiket lagi," kata Ribut saat dijumpai Suara.com, Kamis (7/5/2020).
Ribut mengakui, larangan tersebut juga sudah disampaikan oleh Kepala Terminal Rambutan, Made Joni Sasrawan. Untuk itu, Ribut sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku.
Sejak saat itu, seluruh bus AKAP yang berada di Terminal Kampung Rambutan dikembalikan ke pool masing-masing. Kata Ribut, jika masih ada yang kedapatan menjual tiket akan dikenakan sanksi.
"Kepala terminal juga bilang tidak boleh, ya mau gimana lagi. Kami ikut aturan. Saya kerja di PO Murni Jaya. Semua bus balik ke pool. Kalau ketahuan masih jual tiket kami bisa kena denda, kan gitu," kata dia.
Soal aturan tersebut, Ribut sepakat. Menurutnya larangan mudik diterapkan agar penyebaran Covid-19 tidak meluas. Namun, dia berpendapat, bantuan bagi masyarakat terdampak haru tepat sasaran.
"Saya enggak merasa dirugikan. Karena ini demi keselamatan warga Indonesia," kata Ribut.
Pantauan Suara.com, aktivitas di Terminal Kampung Rambutan terlihat sepi. Bus yang memunyai trayek perjalanan jauh tidak lagi beroperasi.
Baca Juga: Video Clip TMC Polda Metro Jaya Tembus 23K Pemirsa, Jangan Mudik
Dihubungi terpisah, Kepala Terminal Kampung Rambutan Made Joni Sasrawan mengakui, pihaknya masih berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah. Artinya, bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan belum dapat beroperasi.
"Belum beroperasi sampai saat ini, kami masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25. Semuanya masih berlaku atau tidak berubah, tetap larangan mudik berlaku, sehingga terminal bus AKAP tetap masih belum beroperasi," kata Made kepada Suara.com.
Made mengatakan, pihaknya akan mengoperasikan kembali bus dengan trayek jarak jauh jika sudah ada aturan baru. Dia menyebut, pihaknya masih belum membuka layanan perjalanan jarak jauh di Terminal Kampung Rambutan.
"Iya kalau ada aturan boleh beroperasi lagi ya kami ikut. Jadi intinya kami ikut aturan. Kalau belum ada aturan yg memperbolehkan, kami masih merujuk aturan PM 25. Karena belum ada aturan turunan lagi. PM 25 kan sampai 31 mei," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025