Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan agar dua juta Kepala Keluarga (KK) DKI diberikan bantuan oleh Pemerintah Pusat. Daftar penerima ini merupakan target Bantuan Sosial (Bansos) tahap dua dari Pemprov DKI.
Hal ini diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto.
Catur mengatakan setelah tahap satu Bansos DKI kepada 1,2 juta KK rampung, pihaknya kembali melakukan pendataan.
Dari hasil pendataan, didapat 800 ribu penerima tambahan bansos di tahap dua. Ia mengajukan nama-nama yang dikumpulkan ini kepada Kementerian Sosial untuk dapat program sembako Bantuan Presiden (Banpres).
"Data ini yang nanti akan juga kami usulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, dalam ini dari Banpres," ujar Catur dalam rapat bersama Komisi E melalui video konferensi yang dikutip Suara.com, Kamis (7/5/2020).
Sebelum Banpres disalurkan, Pemprov disebutnya juga memberikan 1,2 juta nama penerima Bansos DKI tahap 1 ke Kemensos.
Belakangan Kemensos hanya menyalurkan bantuan 947.126 KK setelah data darinya disortir.
Nantinya ia berharap 947.126 penerima Banpres ini jumlahnya ditambah sesuai yang diajukan itu.
Dengan demikian, sekitar 2 juta KK akan menerima Banpres dan Bansos DKI secara bergantian tiap pekannya.
Baca Juga: Korban Terseret hingga 3 Meter, Terduga Pencuri HP Diamankan Satpol PP
"Usulan 2 juta yang kita sampaikan ke Kemensos sebagai usulan baru belum tentu diterima, harapan kita diterima," jelasnya.
Catur mengatakan jumlahnya sendiri belum pasti 2 juta dan bisa berubah.
Namun jika nantinya Kemensos tidak menyanggupi untuk memberikan bantuan ke 2 juta KK yang diajukan, maka ia akan menggunakan APBD DKI untuk menutupi kekurangannya.
"Katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (947.126 KK), tentu kita harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kepala Daerah Bisa Langgar UU Pemda Jika Politisasi Bansos Corona
-
Sudah Dikurangi Drastis, APBD DKI Masih Terancam Defisit Rp 4 Triliun
-
Sri Mulyani Sebut Anies Tak Sanggup Lagi Biayai Bansos Corona di DKI
-
HMS Center Minta Pemerintah Pastikan Bansos Sentuh Masyarakat Miskin
-
Menko PMK Bersitegang dengan Anies Gara-gara Data Penerima Bansos Covid-19
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print