Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan agar dua juta Kepala Keluarga (KK) DKI diberikan bantuan oleh Pemerintah Pusat. Daftar penerima ini merupakan target Bantuan Sosial (Bansos) tahap dua dari Pemprov DKI.
Hal ini diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto.
Catur mengatakan setelah tahap satu Bansos DKI kepada 1,2 juta KK rampung, pihaknya kembali melakukan pendataan.
Dari hasil pendataan, didapat 800 ribu penerima tambahan bansos di tahap dua. Ia mengajukan nama-nama yang dikumpulkan ini kepada Kementerian Sosial untuk dapat program sembako Bantuan Presiden (Banpres).
"Data ini yang nanti akan juga kami usulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, dalam ini dari Banpres," ujar Catur dalam rapat bersama Komisi E melalui video konferensi yang dikutip Suara.com, Kamis (7/5/2020).
Sebelum Banpres disalurkan, Pemprov disebutnya juga memberikan 1,2 juta nama penerima Bansos DKI tahap 1 ke Kemensos.
Belakangan Kemensos hanya menyalurkan bantuan 947.126 KK setelah data darinya disortir.
Nantinya ia berharap 947.126 penerima Banpres ini jumlahnya ditambah sesuai yang diajukan itu.
Dengan demikian, sekitar 2 juta KK akan menerima Banpres dan Bansos DKI secara bergantian tiap pekannya.
Baca Juga: Korban Terseret hingga 3 Meter, Terduga Pencuri HP Diamankan Satpol PP
"Usulan 2 juta yang kita sampaikan ke Kemensos sebagai usulan baru belum tentu diterima, harapan kita diterima," jelasnya.
Catur mengatakan jumlahnya sendiri belum pasti 2 juta dan bisa berubah.
Namun jika nantinya Kemensos tidak menyanggupi untuk memberikan bantuan ke 2 juta KK yang diajukan, maka ia akan menggunakan APBD DKI untuk menutupi kekurangannya.
"Katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (947.126 KK), tentu kita harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kepala Daerah Bisa Langgar UU Pemda Jika Politisasi Bansos Corona
-
Sudah Dikurangi Drastis, APBD DKI Masih Terancam Defisit Rp 4 Triliun
-
Sri Mulyani Sebut Anies Tak Sanggup Lagi Biayai Bansos Corona di DKI
-
HMS Center Minta Pemerintah Pastikan Bansos Sentuh Masyarakat Miskin
-
Menko PMK Bersitegang dengan Anies Gara-gara Data Penerima Bansos Covid-19
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut