Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan agar dua juta Kepala Keluarga (KK) DKI diberikan bantuan oleh Pemerintah Pusat. Daftar penerima ini merupakan target Bantuan Sosial (Bansos) tahap dua dari Pemprov DKI.
Hal ini diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto.
Catur mengatakan setelah tahap satu Bansos DKI kepada 1,2 juta KK rampung, pihaknya kembali melakukan pendataan.
Dari hasil pendataan, didapat 800 ribu penerima tambahan bansos di tahap dua. Ia mengajukan nama-nama yang dikumpulkan ini kepada Kementerian Sosial untuk dapat program sembako Bantuan Presiden (Banpres).
"Data ini yang nanti akan juga kami usulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, dalam ini dari Banpres," ujar Catur dalam rapat bersama Komisi E melalui video konferensi yang dikutip Suara.com, Kamis (7/5/2020).
Sebelum Banpres disalurkan, Pemprov disebutnya juga memberikan 1,2 juta nama penerima Bansos DKI tahap 1 ke Kemensos.
Belakangan Kemensos hanya menyalurkan bantuan 947.126 KK setelah data darinya disortir.
Nantinya ia berharap 947.126 penerima Banpres ini jumlahnya ditambah sesuai yang diajukan itu.
Dengan demikian, sekitar 2 juta KK akan menerima Banpres dan Bansos DKI secara bergantian tiap pekannya.
Baca Juga: Korban Terseret hingga 3 Meter, Terduga Pencuri HP Diamankan Satpol PP
"Usulan 2 juta yang kita sampaikan ke Kemensos sebagai usulan baru belum tentu diterima, harapan kita diterima," jelasnya.
Catur mengatakan jumlahnya sendiri belum pasti 2 juta dan bisa berubah.
Namun jika nantinya Kemensos tidak menyanggupi untuk memberikan bantuan ke 2 juta KK yang diajukan, maka ia akan menggunakan APBD DKI untuk menutupi kekurangannya.
"Katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (947.126 KK), tentu kita harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kepala Daerah Bisa Langgar UU Pemda Jika Politisasi Bansos Corona
-
Sudah Dikurangi Drastis, APBD DKI Masih Terancam Defisit Rp 4 Triliun
-
Sri Mulyani Sebut Anies Tak Sanggup Lagi Biayai Bansos Corona di DKI
-
HMS Center Minta Pemerintah Pastikan Bansos Sentuh Masyarakat Miskin
-
Menko PMK Bersitegang dengan Anies Gara-gara Data Penerima Bansos Covid-19
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
Terkini
-
Geger Ijazah Jokowi, Rismon Tantang Nyali Publik: Layak Disebut Bangsa Pengecut Jika Takut
-
Rismon Pamer Buku 'Wapres Tak Lulus SMA': Minta Versi Digitalnya Disebarluaskan Gratis!
-
Menteri PPPA Soroti Kasus Gus Elham: Sentuhannya ke Anak Perempuan Bukan Bentuk Kasih Sayang
-
Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?
-
Singgung Angka Sakti Presiden, Roy Suryo Minta Prabowo Selamatkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut
-
Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis Rp6 Juta per Hari Bukan Anggaran Baru, Ini Penjelasan BGN
-
Selain Nama Baik, Apa Saja yang Dipulihkan Prabowo Lewat Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara?
-
DPR Apresiasi Rehabilitasi Guru Luwu Utara, Minta Pemerintah Ganti Biaya Hukum
-
ARAH Laporkan Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Terkait Soeharto, Golkar: Monggo Saja