Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan agar dua juta Kepala Keluarga (KK) DKI diberikan bantuan oleh Pemerintah Pusat. Daftar penerima ini merupakan target Bantuan Sosial (Bansos) tahap dua dari Pemprov DKI.
Hal ini diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto.
Catur mengatakan setelah tahap satu Bansos DKI kepada 1,2 juta KK rampung, pihaknya kembali melakukan pendataan.
Dari hasil pendataan, didapat 800 ribu penerima tambahan bansos di tahap dua. Ia mengajukan nama-nama yang dikumpulkan ini kepada Kementerian Sosial untuk dapat program sembako Bantuan Presiden (Banpres).
"Data ini yang nanti akan juga kami usulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, dalam ini dari Banpres," ujar Catur dalam rapat bersama Komisi E melalui video konferensi yang dikutip Suara.com, Kamis (7/5/2020).
Sebelum Banpres disalurkan, Pemprov disebutnya juga memberikan 1,2 juta nama penerima Bansos DKI tahap 1 ke Kemensos.
Belakangan Kemensos hanya menyalurkan bantuan 947.126 KK setelah data darinya disortir.
Nantinya ia berharap 947.126 penerima Banpres ini jumlahnya ditambah sesuai yang diajukan itu.
Dengan demikian, sekitar 2 juta KK akan menerima Banpres dan Bansos DKI secara bergantian tiap pekannya.
Baca Juga: Korban Terseret hingga 3 Meter, Terduga Pencuri HP Diamankan Satpol PP
"Usulan 2 juta yang kita sampaikan ke Kemensos sebagai usulan baru belum tentu diterima, harapan kita diterima," jelasnya.
Catur mengatakan jumlahnya sendiri belum pasti 2 juta dan bisa berubah.
Namun jika nantinya Kemensos tidak menyanggupi untuk memberikan bantuan ke 2 juta KK yang diajukan, maka ia akan menggunakan APBD DKI untuk menutupi kekurangannya.
"Katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (947.126 KK), tentu kita harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kepala Daerah Bisa Langgar UU Pemda Jika Politisasi Bansos Corona
-
Sudah Dikurangi Drastis, APBD DKI Masih Terancam Defisit Rp 4 Triliun
-
Sri Mulyani Sebut Anies Tak Sanggup Lagi Biayai Bansos Corona di DKI
-
HMS Center Minta Pemerintah Pastikan Bansos Sentuh Masyarakat Miskin
-
Menko PMK Bersitegang dengan Anies Gara-gara Data Penerima Bansos Covid-19
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Mau Berangkat Haji, Menkeu Purbaya Ngaku Masih Sering Lupa Doa Meski Sudah Belajar
-
DPR Dukung Pemerintah Desak PBB dan AS Segera Bebaskan Jurnalis RI yang Ditahan Israel
-
Tanya Dolar ke Menkeu, Prabowo-Purbaya Ngobrol soal Fondasi Ekonomi
-
Pramono Anung Jajal Naik Ring di Kolong Flyover Pasar Rebo
-
Menteri PPPA Dorong Polisi Kejar Bukti Digital Kasus Eksploitasi Anak oleh WNA Jepang di Blok M
-
Pramono Anung: Ring Tinju Redam Geng Jalanan Jakarta Timur, Saya Bangun Lagi di Kampung Melayu
-
Eks Kasat Narkoba Kutai Barat AKP Deky Dibekuk Bareskrim, Diduga Jadi Beking Bandar Sabu!
-
Sempat Ajukan Penundaan Pemeriksaan dalam Kasus Haji, Muhadjir Effendy Tiba-tiba Muncul di KPK
-
MPR Pastikan Tak Lagi Libatkan Juri LCC Empat Pilar yang Bermasalah: Sanksi Sosial Sudah Berjalan
-
Anies Baswedan Soroti Dampak AI pada Remaja: Tantangan Besar Buat Orang Tua dan Guru