Suara.com - Pemerintah Korea Selatan dihadapkan dengan masalah baru dalam upaya memerangi pandemi virus Corona. Homofobia telah menghambat strategi pengetesan masal yang dalam beberapa bulan terakhir terbukti efektif.
Menyadur dari BNN Bloomberg, Korea Selatan menggunakan strategi tes Covid-19 masal tanpa lockdown untuk memutus rantai penyebaran virus Corona.
Strategi itu terbukti efektif di mana pihak berwenang mampu dengan cepat mengidentifikasi orang-orang yang terinfeksi Covid-19 untuk segera melakukan isolasi.
Di akhir April 2020, jumlah kasus infeksi virus Corona di ibukota Seoul bahkan turun drastis. Jumlah infeksi harian terkadang mampu menyentuh angka nol kasus.
Namun, lonjakan infeksi Covid-19 mulai muncul kembali. Dilaporkan The Straits Time, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) menemukan 34 kasus infeksi baru pada Minggu (10/5/2020).
Klub-klub gay di pusat Seoul disebut-sebut menjadi kluster infeksi. Tim medis setempat berusaha melacak lebih dari 5.500 orang yang mengunjungi bar antara 24 April dan 6 Mei.
Namun, homophobia atau pandangan negatif tehadap kelompok homoseksual membuat para pejabat kesehatan kesulitan melakukan tracking. Orang-orang itu enggan teridentifikasi.
Dilaporkan BNN Bloomberg, setengah dari 5.500 orang yang mendatangi bar gagal terlacak, sementara infeksi yang terkait dengan klub-klub gay tersebut terus meluas.
Menurut jajak pendapat Gallup 2017, 58% orang Korea menentang pernikahan sesama jenis. Pandangan itu diperkuat Presiden Moon Jae-in yang menjadikan hal itu sebagai bagian dari kampanyenya.
Baca Juga: Heboh di Korea Selatan, Jasad WNI Anak Buah Kapal China Dibuang ke Laut
"Ada tingkat diskriminasi dan permusuhan yang cukup besar terhadap homoseksualitas," kata Kwak Hye-weon, seorang profesor di Universitas Daekyeung dikutip dari BNN Bloomberg, Senin (11/5/2020).
"Hal itu membuat orang-orang yang terinfeksi (di klub-klub gay) lebih mungkin enggan menampakan diri secara sukarela demi mengikuti tes Covid-19."
Pejabat kesehatan Korea Selatan disebut telah berjanji tidak akan meminta atau mengungkapkan terlalu banyak informasi pribadi apabila pengunjung klub-klub itu mau diperiksa.
Demi mengurangi keengganan mengikuti tes, pemerintah Korea Selatan berjanji tak akan menanyakan orang-orang terkait lokasi mana yang sempat mereka kunjungi.
“Tidak perlu menentukan klub yang mereka kunjungi. Katakan saja kamu berada di distrik yang sama dan ingin diuji, gratis," kata Yoon Tae-ho, direktur jenderal untuk kebijakan kesehatan masyarakat di Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!