Suara.com - Mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo memuji respons Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai tudingan bantuan sosial dobel yang diberikan kepada warga saat pandemi virus corona.
Menurut Roy Suryo, jawaban Anies Baswedan lucu namun cerdas. Hal itu disampikan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
Ia menanggapi video pernyataan Anies Baswedan dalam acara kabar petang TV One belum lama ini.
"Tweeps, Lucu namun cerdas ini Jawaban Goodbener @DKIJakarta tentang tuduhan "Bansos Dobel. Sembari senyum," kata Roy Suryo, seperti dikutip Suara.com, Senin (11/5/2020).
Kala itu Anies Baswedan menganalogikan bahwa pembagian bansos yang berupa sembako berbeda dengan benda tak habis pakai seperti sepeda.
Orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut menilai, tudingan pembagian bansos disebut dobel bukanlah sebuah persoalan. Sebab, isi bansos tersebut adalah benda habis pakai, sehingga wajar apabila warga mendapatkannya lebih dari sekali.
Jawaban itu membuat Roy Suryo terkekeh seperti yang terlihat dalam cuitannya.
"Mas @aniesbaswedan sampaikan jika BanSos yang diberikan itu jenis habis pakai misalnya sembako, wajar kal jika dobel karena habis. Berbeda dengan sepeda, yang tidak habis pakai ha-3x," imbuhnya.
Sementara itu, cuplikan penyataan Anies Baswedan dalam video tersebutsebagai berikut.
Baca Juga: Perihal Prosesi Perceraian, Limbad Dinilai Tidak Adil pada Istri Ke-2
Ada pertanyaan kok dobel? Gak ada yang dobel. Ini justru orang makan itu ya habis. Masak mau dikasih sembako minggu ini, oleh DKI kemudian 10 hari berikutnya tidak diberi sembako lagi?.
Ini berbeda kalau pembagiannya sepeda. Kalau keluarga diberi sepeda minggu ini, minggu depan terima sepeda lagi itu namanya dobel.
Tapi kalo minggu ini dapat sembako, 10 hari dapat sembako lagi itu namanya benar. Kalau tidak mereka tidak bisa mendapatkan makanan pokok. Ini keluarga yang paling rentan.
Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan mendapat kritik dari tiga menteri mengenai pembagian bansos kepada warga DKI.
Menteri PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara mempermasalahkan data bansos Pemprov DKI yang dinilai tumpang tindih dengan pemerintah pusat.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap Anies Baswedan tak memiliki biaya untuk memberikan daana bansos kepada warga.
Berita Terkait
-
Ribut Sri Mulyani Vs Anies Baswedan Soal DBH, Ini Kata Ketua BPK
-
Ngamuk Minta Bantuan Dana Covid-19, Sudi Tebas Bayi hingga Tewas
-
Datang dengan Kursi Roda, Sakinah Berjuang Dapatkan BST COVID-19
-
KPK akan Kaji Potensi Kerugian Negara Akibat Bansos Bermasalah
-
Anies Janji Bangun Lab Swab Kapasitas Ribuan, Publik: Masa Sih?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional