Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritisi kebijakan terbaru pemerintah yang mengizinkan kelompok usia 45 tahun kembali beraktivitas di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Fadli menilai kebijakan tersebut berbahaya.
Hal ini diungkapkan oleh Fadli melalui akun Twitter miliknya @fadlizon. Menurut Fadli, kebijakan yang membingungkan tersebut merupakan potret kepanikan pemerintah.
"Kebijakan yang membingungkan ini adalah potret kepanikan. Berbahaya," kata Fadli seperti dikutip Suara.com, Selasa (12/5/2020).
Fadli meminta agar pemerintah tidak melahirkan kebijakan coba-coba alias trial error. Pasalnya, kebijakan coba-coba tersebut justru hanya akan melahirkan kesalahan-kesalahan baru.
Kritik pedas dari Fadli Zon tersebut merespons cuitan dari eks Komisioner Komas HAM Natalius Pigai. Dalam akun Twitter @nataliuspigai2, Natalius menilai penanganan virus corona di Indonesia memasuki babak yang tak rasional, sebab pemerintah mengizinkan kelompok usia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas.
"Penanganan Covid-19 sudah memasuki Babak tidak rasional dan membahayakan. Ketua Task Force gagal, Jokowi jangan mengurung diri di Istana. Mesti fokus dan tampil revitalisasi lembaga, personal, sistem, fasilitas dan anggaran sesuai gelombang Covid-19," ungkapnya.
Untuk diketahui, kebijakan baru yang mengizinkan kelompok usia 45 tahun kembali beraktivitas disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Ia mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melonjak selama pandemi virus corona.
Menurutnya, kelompok usia di bawah 45 tahun memiliki mobilitas tinggi dan tidak masuk dalam kelompok rentan terinfeksi virus corona.
Baca Juga: Pengurus Masjid Hilang Pemasukan saat PSBB: Biar Allah Cukupi di Akhirat
Berita Terkait
-
Jonru Beri Peringatan ke Fadli Zon dan 4 Berita Populer Lain
-
Setuju Pelonggaran Berdasar Usia, DPR: Harus Disiplin Protokol Kesehatan
-
Ingatkan Satu Barisan, Jonru Ginting ke Fadli Zon: Semoga Antum Cuma Khilaf
-
Penanganan Covid-19, Jokowi Diminta Jangan Mengurung Diri di Istana
-
Said Didu Diperiksa Hari Ini, Komentar Fadli Zon: Ini Ujian Demokrasi Kita
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'